Pangan Terjamin, Papan Terlindungi: Menata Fondasi Martabat Bangsa

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketahanan pangan dan ketahanan papan dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun martabat bangsa. Keduanya tidak bisa dipisahkan dalam agenda pembangunan nasional karena saling berkaitan secara langsung dengan kualitas hidup masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Umum 

Ikatan Pengusaha Bahan Bangunan Indonesia (IPBBI) Gomas Harun di sela pembukaan MoreFood Expo 2026. Menurutnya, pembangunan manusia tidak cukup hanya diukur melalui angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tanpa memastikan kebutuhan paling mendasar masyarakat terpenuhi.

“Mustahil seseorang memikirkan kokohnya atap di atas kepala jika perutnya masih bergemuruh karena lapar,” ujar Gomas Harun.

Ia menegaskan, keterkaitan antara ketahanan pangan dan ketahanan papan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan syarat utama bagi tegaknya martabat bangsa.

Baca juga : Ditegaskan Gerindra: KUHAP Baru Perkuat Perlindungan Hak Warga

Menurutnya, ketahanan pangan merupakan jangkar stabilitas sosial dan ekonomi. Ketika harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli masyarakat langsung tertekan, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang sebagian besar pengeluarannya dialokasikan untuk pangan.

Akibatnya, impian memiliki hunian layak ataupun membayar tempat tinggal yang manusiawi menjadi semakin sulit diwujudkan.

“Di titik inilah fenomena kemiskinan struktural mengunci mereka. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan memaksa masyarakat bertahan di hunian yang tidak layak,” katanya.

Gomas juga menyoroti dampak psikososial dari ketahanan pangan. Akses terhadap nutrisi yang memadai, kata dia, akan meningkatkan kapasitas kognitif dan energi fisik masyarakat, sehingga produktivitas kerja ikut meningkat.

Produktivitas tersebut kemudian menjadi modal penting bagi rumah tangga untuk melakukan investasi jangka panjang, termasuk memiliki rumah layak huni.

Baca juga : Gerindra Apresiasi Pemerintah Bentuk Satgas Mitigasi PHK

“Tanpa fondasi pangan yang kuat, program rumah subsidi secanggih apa pun akan menemui jalan buntu karena rendahnya kemampuan finansial masyarakat untuk mencicil,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai kedaulatan pangan di wilayah pedesaan juga menjadi kunci menekan laju urbanisasi liar yang selama ini memicu pertumbuhan kawasan kumuh di perkotaan.

Ketika sektor pertanian tidak lagi mampu menopang kehidupan petani, masyarakat desa akan bermigrasi ke kota tanpa bekal keterampilan maupun ekonomi yang memadai. Kondisi tersebut pada akhirnya memunculkan persoalan hunian baru.

Karena itu, pembenahan sistem logistik pangan dan jaminan harga yang adil bagi produsen maupun konsumen dinilai menjadi langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan permukiman nasional.

Ia menegaskan, pemerintah harus memandang persoalan pangan dan papan sebagai satu ekosistem yang utuh. Kebijakan agraria, menurutnya, tidak boleh berhenti pada sertifikasi lahan semata, tetapi juga harus memastikan lahan tersebut produktif secara pangan.

Baca juga : LPI Dukung Pemerintah Terapkan Pajak Kapal Asing Di Selat Malaka

“Dengan begitu, pemiliknya memiliki kemandirian ekonomi untuk membangun tempat tinggal yang layak,” katanya.

Gomas menilai, ketahanan pangan merupakan “tiket” menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Jika kebutuhan pangan telah terpenuhi, masyarakat akan lebih optimistis membangun masa depan, termasuk memiliki rumah yang layak dan menciptakan lingkungan sosial yang stabil.

“Pangan adalah keberlangsungan hidup, sedangkan papan adalah martabat. Keduanya merupakan hak konstitusional yang tidak boleh dan tidak bisa dipisahkan,” tegasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.