DEN Nilai Subsidi DME Bisa Tingkatkan Nilai Tambah Domestik

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Kholid Syeirazi menilai subsidi untuk proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) perlu dipandang sebagai investasi strategis untuk menciptakan nilai tambah domestik dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Menurut Kholid, skema subsidi energi untuk DME berbeda dengan subsidi liquefied petroleum gas (LPG) yang selama ini masih bergantung pada impor.

“Kalau nanti tetap ada subsidi di DME, ya itu subsidi dari produksi kita sendiri. Kalau LPG kan subsidi dari impor, jadi tidak ada nilai tambah domestik,” ujar Kholid di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Ia menjelaskan, sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional saat ini masih dipenuhi melalui impor atau mencapai sekitar 7,2 juta ton per tahun. Di sisi lain, Indonesia memiliki cadangan batu bara kalori rendah (low rank coal) dalam jumlah besar yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Baca juga : Besok, Nadiem Jalani Sidang Tuntutan Kasus Chromebook

Menurut dia, cadangan batu bara tersebut dapat dikonversi menjadi DME melalui proyek strategis yang tengah dikembangkan oleh MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga.

Proyek percepatan pengembangan coal to DME yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian groundbreaking proyek hilirisasi tahap kedua pada akhir April 2026 itu diproyeksikan menjadi substitusi LPG sekaligus solusi pemanfaatan batu bara stranded yang selama ini minim pasar.

“Kita punya stranded batu bara sekitar 600 juta ton yang itu bisa dimanfaatkan dengan cara dikonversi menjadi DME,” katanya.

Kholid menegaskan, pembangunan DME tidak bisa hanya dilihat dari aspek keekonomian jangka pendek, melainkan harus dikaitkan dengan agenda besar ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Baca juga : Bersiap Hadapi Tahun Politik, Golkar Jatim Tingkatkan Kapasitas Anggota Dewan

Menurut dia, ketergantungan pada impor energi berisiko memicu krisis apabila terjadi gangguan rantai pasok global akibat tensi geopolitik maupun hambatan distribusi energi dunia.

“Misalnya kita punya uang tapi barangnya tidak ada karena ada gangguan pengiriman atau infrastruktur, itu bisa memicu krisis energi. Makanya sumber daya yang kita punya harus dimanfaatkan sendiri,” ujarnya.

Ia juga menilai manfaat proyek DME perlu dihitung berdasarkan net social benefit secara menyeluruh, bukan sekadar membandingkan harga LPG impor dengan biaya produksi DME.

“Kalau pertimbangannya murni ekonomi, ya kita impor saja semuanya. Tapi negara harus berpikir untuk kondisi kahar dan ketahanan energi jangka panjang,” kata Kholid.

Baca juga : Dewa United Bidik 4 Besar, Riekerink Siapkan Rotasi Lawan Semen Padang

Lebih lanjut, ia mengatakan proyek DME masih terus dimatangkan pemerintah bersama sejumlah pihak, termasuk Danantara dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terutama terkait kualitas produk dan skema keekonomian agar setara dengan LPG yang digunakan masyarakat.

Pemerintah berharap proyek DME dapat mulai berjalan tahun ini, meski detail pelaksanaan dan operator proyek masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Danantara sebagai pihak yang akan mengoordinasikan pengembangannya.

“Nanti ada kolaborasi antara Pertamina dengan Bukit Asam dan seterusnya. Mudah-mudahan DME bisa jalan tahun ini,” ujarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.