Nailul Huda: MBG Harus Dievaluasi Dan Diubah Sistemnya

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan memangkas anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun pada 2026. Pemangkasan ini langsung menjadi perbincangan.

Purbaya mengatakan, pemangkasan anggaran MBG sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Rp268 triliun, sementara angkanya itu dulu, tetapi ada potensi perbaikan lebih lanjut yang masih dihitung," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).

Menurut dia, penghematan dilakukan agar penggunaan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara program MBG menjadi lebih efektif dan efisien.

Baca juga : Anis Byarwati: Penyesuaian Anggaran Pilihan Positif Dan Rasional

Purbaya menegaskan, penghematan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah memperbaiki tata kelola program MBG.

"Jadi jangan menyalahkan MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka (BGN) membelanjakan uang," ucap Purbaya.

Dia menambahkan, Prabowo tetap terbuka terhadap berbagai masukan terkait pelaksanaan program MBG. Pemerintah sedang menghitung skema penghematan terbaik tanpa mengurangi efektivitas program pemberian MBG kepada penerima manfaat.

Per 30 April 2026, anggaran MBG telah terpakai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari Rp335 triliun. Saat ini, sudah ada 61,96 juta penerima dan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. "MBG sudah mencapai Rp75 triliun," pungkas Purbaya.

Baca juga : Masuk Prolegnas Prioritas, 68 RUU Dibereskan Tahun Ini

Apakah langkah ini efektif di tengah kondisi global yang tidak menentu? Lalu bagaimana dengan kualitas MBG, jika anggarannya dipangkas?

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati berpendapat, pemangkasan anggaran MBG tidak otomatis akan berdampak buruk terhadap layanan yang diberikan kepada penerimanya.

Justru, kata dia, pemangkasan anggaran bisa menjadi momentum evaluasi dan perbaikan program MBG.

"Bahkan bisa menjadi langkah positif, jika didasarkan pada perhitungan kebutuhan riil, peningkatan efisiensi, dan penguatan tata kelola," ujar Anis kepada Rakyat Merdeka melalui pesan WhatsApp, Jumat (22/5/2026).

Baca juga : Pigai Minta Pers Terus Kawal HAM Dan Demokrasi

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda berpandangan, memang harus ada evaluasi terhadap program MBG.

Menurut dia, evaluasi MBG harus dilihat dari sisi anggaran maupun tata kelola.

"Kalau sekarang pemangkasan bisa menghemat sekitar Rp60 triliun sampai Rp70 triliun, mungkin jika yang dievaluasi penerimanya, yakni hanya yang berhak, maka penghematannya bisa sampai ratusan triliun," ungkap Nailul kepada Rakyat Merdeka melalui sambungan telepon, Kamis (21/5/2026).

Untuk mengetahui pandangan Nailul Huda terkait rencana pemangkasan anggaran MBG, berikut wawancaranya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.