Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan harapan besar dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Presiden berharap, ekonomi tidak hanya tumbuh tinggi, tapi juga dirasakan manfaatnya secara adil dan merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
Harapan itu disampaikan Presiden saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026). Dalam amanatnya, Presiden menyinggung soal ekonomi Indonesia yang terus bertumbuh dalam beberapa dekade terakhir.
“Indonesia ekonominya memang tumbuh, tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata? Sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil?” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata, yakni kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Indonesia juga merupakan salah satu produsen utama berbagai komoditas strategis dunia, mulai dari nikel, tembaga, timah, emas, batu bara hingga minyak kelapa sawit.
Bahkan, di saat negara lain terancam krisis pangan, Indonesia justru telah mencapai swasembada pangan. Sayangnya, seluruh kekayaan tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat karena sebagian besar nilai tambahnya masih dinikmati pihak lain.
Baca juga : Rendy Umboh: Banyak Caleg Dipilih Karena Relasi Keluarga
“Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri," tegasnya.
Karena itu, Prabowo menilai Indonesia membutuhkan transformasi ekonomi nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, tujuan akhir ekonomi Pancasila adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan.
“Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” tegas Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Ia menjelaskan, ekonomi Pancasila harus memastikan petani memperoleh pupuk dengan harga terjangkau. Nelayan mendapatkan akses pasar yang lebih baik. Pekerja memperoleh penghasilan yang layak, serta kelompok masyarakat miskin mendapatkan perlindungan dari negara.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah tengah menjalankan sejumlah program prioritas, antara lain hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, pengembangan koperasi dan ekonomi desa, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Baca juga : Ujang Bey: Mendorong Lahirnya Politisi Perempuan
Prabowo juga menegaskan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola ekonomi nasional agar kebocoran kekayaan negara dapat ditekan. Salah satunya melalui kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu, hilirisasi, serta penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor.
Lewat serangkaian kebijakan itu, Prabowo berharap kekayaan Indonesia dapat lebih banyak dinikmati masyarakat dan mendukung terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat," ujar Prabowo.
Menanggapi arahan Presiden, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk mewujudkan cita-cita Ekonomi Pancasila. Kementerian Koperasi, kata dia, akan mengakselerasi penguatan sektor ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
"Apa yang disampaikan Presiden Prabowo adalah mandat ideologis sekaligus operasional bagi kami. Kementerian Koperasi siap menerjemahkan arahan tersebut di lapangan," kata Ferry, Senin (1/6/2026).
Ia menambahkan, program KDKMP akan menjadi instrumen penting untuk memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan. "Memastikan desa menjadi pusat pertumbuhan baru, dan menjadikan koperasi sebagai benteng utama pertahanan ekonomi warga," sambungnya.
Baca juga : Komisi II DPR Yakin Verifikasi Identitas Digital Lebih Aman
Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman moral bagi aparatur negara dalam menjalankan tugas dan melayani masyarakat.
Purbaya menekankan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Termasuk keadilan, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Bagi Kementerian Keuangan, Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan fiskal, pelayanan, pengawasan, dan setiap rupiah uang negara yang kita kelola. APBN adalah amanat rakyat,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (1/6/2026). [BYU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
