Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- PMI Manufaktur Juli Kembali Ekspansi, Kadin Minta Tren Positif Dijaga
- Taipei Open 2026, Kalahkan Malaysia, Ganda Garuda Juara
- Kapal Pertamina Patra Niaga Selamatkan 17 Korban KMP Mutiara Sentosa 2
- Jasaraharja Putera Pastikan Perlindungan Bagi Korban KMP Mutiara Sentosa II
- Kasus Bupati Pemalang, KPK Sita Moge hingga Emas dari Penggeledahan
Rakernas HKI Hasilkan Jurus Atasi Hambatan Investasi, Akan Dilaporkan Ke Prabowo
Senin, 3 Agustus 2026 06:09 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) akan menyampaikan langsung rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XXV kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya mempercepat realisasi investasi dan mengatasi berbagai hambatan yang masih dihadapi investor di Indonesia.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan organisasi tersebut telah mengirimkan surat kepada Presiden untuk memohon kesempatan memaparkan hasil Rakernas yang digelar di Jakarta pada 30–31 Juli 2026.
Menurut Ma’ruf, tantangan investasi di Indonesia saat ini bukan lagi menarik minat investor, melainkan memastikan komitmen investasi dapat segera terealisasi menjadi pembangunan pabrik, kegiatan produksi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan penguatan struktur industri nasional.
“Indonesia tidak kekurangan investor. Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana minat investasi itu dapat segera berubah menjadi pembangunan pabrik, kegiatan produksi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/8/2026).
“Karena itu, kami berharap dapat menyampaikan langsung kepada Presiden berbagai rekomendasi yang lahir dari pengalaman nyata para pengelola kawasan industri di seluruh Indonesia,” tambah Ma’ruf.
Baca juga : Diminta Damaikan Hubungan Korsel & Korut, Prabowo Dihormati Di Luar Negeri
Ia mengatakan, pengalaman para pengelola kawasan industri yang setiap hari berinteraksi dengan investor menjadi dasar penyusunan rekomendasi tersebut. Saat ini, pengelola kawasan industri tidak hanya berperan sebagai pengembang kawasan, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang mengelola aktivitas industri di dalam kawasan.
Menurut dia, posisi tersebut membuat anggota HKI memahami secara langsung seluruh proses investasi, mulai dari penyediaan lahan dan infrastruktur, perizinan, pembangunan fasilitas produksi, hingga operasional industri.
Ma’ruf menilai, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu tujuan investasi paling kompetitif di Asia, didukung pasar domestik yang besar, bonus demografi, sumber daya alam yang melimpah, posisi strategis dalam rantai pasok global, serta kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah.
Namun, ia menegaskan, potensi tersebut harus didukung kepastian regulasi, pelayanan yang cepat, dan kemampuan pemerintah menyelesaikan berbagai hambatan investasi.
Ia menambahkan, investor global kini tidak hanya mempertimbangkan ukuran pasar atau ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga kepastian berusaha, kesiapan lahan, keandalan pasokan listrik dan gas, kualitas infrastruktur logistik, serta konsistensi regulasi.
Baca juga : 490 Daerah Sulit Bayar Gaji Pegawai, Purbaya Siap Top Up
“Investor tidak melihat persoalan berdasarkan kewenangan masing-masing kementerian atau lembaga. Investor melihat Indonesia sebagai tujuan investasi. Karena itu, penyelesaiannya juga harus dilakukan secara terpadu sebagai satu sistem yang memberikan kepastian, kecepatan, dan konsistensi,” ujarnya.
Dalam Rakernas XXV, HKI mengidentifikasi sejumlah hambatan utama yang masih dihadapi investor, antara lain sinkronisasi tata ruang dan pertanahan, proses perizinan lintas instansi, kepastian pasokan listrik dan gas industri, persetujuan lingkungan hidup, pembangunan konektivitas menuju kawasan industri, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
HKI menilai berbagai persoalan tersebut memperpanjang waktu realisasi investasi, meningkatkan biaya usaha, dan mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara pesaing.
Karena itu, rekomendasi yang dihasilkan difokuskan pada harmonisasi regulasi, percepatan perizinan, penguatan kepastian tata ruang dan pertanahan, peningkatan keandalan pasokan energi, penyederhanaan koordinasi lintas kementerian, serta peningkatan konektivitas kawasan industri.
“Setiap investasi yang tertunda bukan hanya berarti tertundanya pembangunan pabrik. Yang ikut tertunda adalah lapangan kerja, ekspor, transfer teknologi, pertumbuhan usaha lokal, serta penerimaan negara. Karena itu, persoalan investasi harus dipandang sebagai persoalan strategis nasional yang memerlukan penyelesaian secara terpadu,” kata Ma’ruf.
Baca juga : Prabowo Dijadwalkan Hadiri Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas, Malam Ini
Rakernas XXV HKI dibuka oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
HKI berharap rekomendasi yang telah disusun dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mempercepat industrialisasi, memperkuat hilirisasi, meningkatkan daya saing ekonomi nasional, serta mendorong komitmen investasi menjadi pertumbuhan ekonomi yang nyata.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya