Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- 3 Debutan Tunggal Putra Indonesia Siap Tampil di Asian Games 2026
- Gempa Darat M2,7 Guncang Bandung, Kedalaman 4 Km
- Jadi Player of the Match, Teja Dedikasikan Kemenangan Persib Buat Bobotoh
- Dilarang Ikut Tes Pirelli, Quartararo Sempat Ogah Bantu Yamaha
- Barcelona-Atletico Menang Telak, Puncak Klasemen Makin Ketat
RM.id Rakyat Merdeka - Harga minyak dunia terus meroket. Sudah sepekan lebih, harga minyak dunia berada di atas 100 dolar AS per barel. Pada perdagangan Rabu (16/9/2026), harga minyak mentah Brent ada di level 107,73 dolar AS per barel. Sedangkan harga West Texas Intermediate (WTI) 104,30 dolar AS per barel.
Penyebab utama kenaikan harga minyak dunia adalah masih tingginya eskalasi konflik di Timur Tengah. Perang Amerika Serikat versus Iran belum juga reda. Selat Hormuz, salah satu jalur penting perdagangan global, belum bisa dilalui kapal-kapal dagang dunia dengan aman.
Kenaikan harga minyak dunia ini berdampak ke banyak negara. AS juga turut kena imbas. Harga bensin di Negeri Paman Sam itu kini mencapai 4,14 dolar per galon. Harga solar lebih mahal lagi, mencapai 6,3 dolar per galon. Padahal, sebelum perang AS versus Iran berkecamuk, harga rata-rata BBM di AS di bawah 3 dolar AS per barel.
Bagaimana dengan Indonesia? Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah memastikan, harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Stok BBM juga aman.
Baca juga : Pemprov DKI Didorong Buka Posko Pengaduan
“Untuk harga BBM subsidi sampai 31 Desember 2026, berapa pun harganya di dunia, tidak akan kita naikkan,” tegas Bahlil, saat memberikan keynote speech pada ajang Innovation Technology for Social and Environmental Awards (INTECHSEA) 2026, di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri ikut memastikan, Pemerintah telah memitigasi meroketnya harga minyak dunia. Salah satunya, dengan membeli minyak mentah dari Rusia.
"Alhamdulillah sudah banyak langkah dari Pemerintah. Kami juga melakukan komunikasi dengan Rusia," ujarnya, saat berkunjung ke SPBE Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (14/9/2026).
Pembelian minyak Rusia tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah melakukan langkah teknis untuk pembelian itu. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga pasokan energi di tengah ketidakpastian global.
Baca juga : KPK Sita 20 Koper, Isinya Duit Ratusan Miliar Rupiah
Dyah mengatakan, dengan terpenuhinya kebutuhan energi dalam negeri, masyarakat tak perlu khawatir. Ia menegaskan, Pemerintah akan senantiasa bekerja keras untuk rakyat. "Pesan Pak Prabowo agar dapat mencari solusi yang selalu terbaik," ungkapnya.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, kenaikan harga minyak ini membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia.
Dari sisi ekspor minyak mentah, kenaikan ini menambah penerimaan negara. Namun, dari sisi impor BBM, kenaikan ini menekan APBN. “Kenaikan harga minyak menaikkan tagihan impor BBM, LPG, listrik, dan kebutuhan valas," ulas Yusuf, saat dihubungi Rakyat Merdeka, Rabu (16/9/2026).
Ia mengatakan, karena harga Pertalite dan Solar subsidi ditahan, selisih harga imbas meroketnya minyak dunia harus ditanggung APBN melalui subsidi dan kompensasi. Yusuf meyakini, APBN tak jebol, tetapi ruang fiskalnya menyempit.
Baca juga : Habiskan Rp 500 T, 4 Jet Tempur F-15 Hangus: Lawan Iran, AS Boncos
"Jika harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS sampai akhir tahun dan rupiah tidak menguat, tambahan beban puluhan triliun rupiah bukan skenario yang berlebihan," urai Yusuf.
Agar APBN tetap aman, Yusuf berpesan agar kebijakan dibuat berlapis. Harga BBM subsidi bisa dipertahankan jika memang menjadi pilihan perlindungan masyarakat, tetapi pengawasan volumenya harus diperketat agar subsidi tidak bocor kepada kelompok yang mampu.
Sementara, Director of Insight Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian menilai, kebijakan B50 menjadi solusi strategis untuk mengatasi kenaikan harga minyak dunia. Namun, implementasi B50 harus memperhatikan sektor pengguna seperti pertambangan, perkebunan, trucking, pelayaran dan industri yang mengoperasikan alat berat.
"Penghematan devisanya besar, tetapi kita harus memastikan tidak muncul hidden cost berupa kenaikan maintenance, downtime atau penurunan produktivitas. B50 harus dinilai berdasarkan net economic benefit bagi Indonesia," ulasnya, saat dihubungi Rakyat Merdeka, Rabu (16/9/2026).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya