September 2026, APBN Defisit Rp 319 T, Menkeu Bilang On Track

RM.id  Rakyat Merdeka - Hingga September 2026, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 319 triliun atau 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah menilai, defisit tersebut masih terkendali dan sesuai rancangan anggaran.

“Ini on track. Kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal sejak ditetapkan, didesain untuk defisit,” kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2026 di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Realisasi belanja negara hingga September 2026 mencapai Rp 2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu APBN. Nilai tersebut tumbuh 19 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sementara, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN, tumbuh 25,5 persen secara tahunan.

Suahasil menegaskan, defisit APBN bukan semata-mata menunjukkan belanja negara lebih besar daripada pendapatan, melainkan bagian dari desain anggaran yang sejak awal telah direncanakan pemerintah.

Baca juga : Prabowo: Indonesia Cerah

Menurut dia, percepatan belanja tahun ini dilakukan agar penyerapan anggaran tidak terlalu terkonsentrasi pada akhir tahun, terutama pada November dan Desember. Dengan penyaluran yang lebih merata, manfaat belanja pemerintah diharapkan dapat dirasakan masyarakat secara maksimal sepanjang tahun.

“Ada percepatan belanja. Dan ini sehat karena kita memang tidak menginginkan belanja negara itu terlalu terkumpul di bulan Desember. Kalau bisa dia lebih smooth,” ujarnya.

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.061,3 triliun atau 65,4 persen dari pagu APBN. Angka tersebut tumbuh 29,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Belanja kementerian/lembaga (K/L) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp 1.069,4 triliun atau 70,8 persen dari pagu. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, mulai dari belanja pegawai, termasuk tunjangan profesi guru non-PNS, hingga pembangunan infrastruktur jalan, bendungan, dan jalan tol.

Selain itu, belanja pemerintah pusat mencakup bantuan sosial, subsidi dan kompensasi, serta program pendidikan dan kesehatan. “Total belanja Pemerintah Pusat Rp 2.061,3 triliun atau 65,4 persen dari APBN ini juga bagus. Akan ada sedikit peningkatan menuju November dan Desember, tapi ini relatif sehat,” kata Suahasil.

Baca juga : Komentari Putusan MK, Jokowi Pastikan Gibran Sudah S1

Pada sisi penerimaan, realisasi penerimaan pajak hingga September 2026 mencapai Rp 1.607,6 triliun atau sekitar 68 persen dari target APBN. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 240,1 triliun, meningkat dibandingkan dengan Rp 221,3 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai juga meningkat dari 7,1 persen pada tahun lalu menjadi 8,5 persen pada 2026. Secara keseluruhan, pertumbuhan pendapatan negara sebesar 25,5 persen melampaui pertumbuhan belanja negara yang mencapai 19 persen.

Sementara itu, penyaluran transfer ke daerah (TKD) hingga September 2026 mencapai Rp 599,2 triliun atau 82,4 persen dari alokasi awal sebesar Rp693 triliun. Suahasil memperkirakan alokasi TKD meningkat menjadi sekitar Rp 727 triliun setelah memperhitungkan kebutuhan tambahan daerah, termasuk untuk penanganan bencana alam.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wijanto sependapat dengan penilaian Suahasil defisit APBN masih terkendali karena angkanya jauh di bawah batas 3 persen dari PDB. Menurut dia, laporan realisasi hingga September juga dapat menjadi dasar untuk memperkirakan posisi defisit hingga akhir tahun.

Wihadi menilai, kinerja APBN sejauh ini masih sesuai untuk menghadapi tantangan global. Namun, kondisi fiskal tidak dapat dilihat secara terpisah dari faktor moneter yang turut memengaruhi stabilitas ekonomi.

Baca juga : Karhutla Kembali Membara, Malaysia Ngomel-ngomel

"Kalau minyak dunia naik, APBN sudah melakukan shock absorber dengan adanya dana untuk subsidi BBM. Itu masih dalam range average dalam satu tahun 100 dolar AS per barel, tidak ada masalah," ujarnya saat dihubungi, Jumat (9/10/2026).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menilai, status on track tidak cukup diukur dari kesesuaian realisasi anggaran dengan target. Menurut dia, kualitas belanja dan manfaatnya bagi masyarakat juga harus menjadi perhatian, seiring upaya menjaga defisit tetap terkendali dan keberlanjutan fiskal.

"APBN tidak cukup hanya sehat secara angka, tetapi juga harus kuat melindungi rakyat dan menjaga pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.