Antrean BBM, Alarm Ketahanan Energi di Tengah Disparitas Harga dan Krisis Global

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemandangan antrean mewarnai sejumlah SPBU di Bali pada pekan lalu memperlihatkan tantangan menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan energi masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi berbagai hal, dari kendala teknis distribusi serta peningkatan konsumsi Pertalite, antara lain akibat peralihan konsumen dari Pertamax karena disparitas harga.

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan subsidi BBM, terutama kuota dan mekanisme penyalurannya, untuk menjaga ketersediaan pasokan.

Fahmy menyebut antrean pembelian bahan bakar khususnya solar subsidi Pertalite sebagai bahan bakar jenis penugasan yang masih disubsidi dipicu oleh meningkatnya permintaan akibat peralihan konsumen dari produk BBM non-subsidi ke BBM subsidi.

“Karena disparitas harganya cukup tinggi, contoh permintaan Pertalite meningkat sementara kuotanya tidak ditambah. Akibatnya, kelangkaan tidak terhindarkan,” ujar Fahmy kepada Rakyat Merdeka, Kamis (15/10/2026).

Fenomena tersebut, dibenarkan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Menurutnya, stok BBM RON 90 alias Pertalite saat ini berada di level ketahanan 16 sampai 18 hari. Sementara untuk solar dan BBM dengan nilai RON 92 ke atas berada di level 18 sampai 20 hari.

“Itu terjadi karena adanya shifting. Orang yang tadinya pakai 92 dan 95, shifting ke 90 karena harganya lebih ekonomis. Itu sebenarnya masalahnya,” jelas Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Baca juga : Tekan Polusi, Yuk Kurangi Naik Kendaraan Pribadi

Bahlil menambahkan, pergeseran pola konsumsi ini mengakibatkan level ketahanan stok BBM bersubsidi Pertalite saat ini menurun menjadi sekitar 16 hingga 18 hari, dari yang seharusnya 20 hari.

“Tapi secara standar nasional, clear. Mungkin untuk mencapai di angka 20 itu, ya kita butuh waktu seminggu, seminggu selesai. Tapi di 16 sampai 18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal. Nggak. Itu masih oke,” beber Bahlil.

Atas kondisi tersebut, menurut Fahmy pemerintah perlu mencermati perkembangan konsumsi BBM untuk menentukan kebijakan yang tepat. Jika lonjakan permintaan terus berlanjut, penambahan kuota BBM bersubsidi dapat dipertimbangkan dengan tetap memperhitungkan dampaknya terhadap anggaran negara.

Namun, penambahan kuota bukan satu-satunya solusi. Fahmy berpendapat, pemerintah juga perlu membenahi mekanisme penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Antara lain dengan mengevaluasi penggunaan sistem barcode untuk memastikan BBM bersubsidi diterima konsumen, sesuai kriteria yang ditetapkan.

“Pemerintah harus melakukan pembatasan BBM subsidi dengan menetapkan mekanismenya yang tepat. Ini tidak hanya untuk mengatasi kelangkaan, tetapi juga mengurangi beban subsidi APBN yang salah sasaran,” jelas Fahmy.

Dinamika Politik Global

Selain mengevaluasi kuota dan penyaluran subsidi, Fahmy juga menilai pemerintah perlu mengantisipasi potensi gangguan pasokan BBM akibat dinamika geopolitik global. Ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak sejak menjadi net importer pada tahun 2003, perlu dipikirkan kesinambungan pasokan menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan BBM di dalam negeri.

Fahmy mengingatkan, cadangan operasional BBM yang disebut mampu memenuhi kebutuhan sekitar 21 hari harus diimbangi dengan kepastian pasokan berikutnya. Yang terjadi saat ini yakni persoalan domestik berlangsung di tengah tekanan pasar energi global akibat krisis geopolitik dan gangguan rantai pasok. Ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, disertai risiko gangguan pengiriman, turut mendorong kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan biaya pengadaan energi.

Baca juga : City Menyapu Badai

Pada perdagangan Jumat (16/10/2026), harga minyak mentah Brent ditutup di kisaran 109,95 dolar AS per barel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) ditutup pada harga 101,41 dolar AS per barel.

Kondisi ini menunjukkan harga sudah melampaui asumsi APBN, sehingga menambah tantangan dalam menjaga kesinambungan pasokan sekaligus mengendalikan beban fiskal.

Karena itu, diversifikasi sumber impor, termasuk dari Rusia dan negara-negara Afrika, perlu terus dijajaki untuk memperkuat ketahanan pasokan energi nasional.

“Diversifikasi sumber impor seperti dari Rusia dan penjajakan dengan negara-negara di Afrika harus terus dilanjutkan untuk menjamin ketersediaan pasokan,” saran Fahmy.

Percepat Pemulihan Pasokan BBM

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri terjun langsung ke Bali, untuk melihat kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan Gubernur Bali I Wayan Koster pada Selasa (13/10/2026). Selain menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Bali atas kendala antrean bahan bakar minyak (BBM) di berbagai SPBU setempat dalam beberapa hari terakhir, juga dilakukan upaya percepatan pemulihan pasokan.

“Prioritas kami adalah mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali. Kami terus mengerahkan seluruh sumber daya dan memastikan setiap langkah penanganan berjalan efektif, mulai dari kedatangan pasokan, distribusi ke SPBU, hingga pelayanan kepada masyarakat,” ujar Simon.

Pada 16 Oktober 2026, dua kapal pengangkut BBM telah bersandar di Bali dengan total muatan 20 juta liter Pertalite. Sebanyak 16 juta liter pasokan disalurkan melalui Integrated Terminal Manggis menggunakan MT Pangkalan Brandan. Sementara 4 juta liter sisanya, disalurkan melalui Fuel Terminal Sanggaran menggunakan MT Asian Rigel.

Baca juga : Kejuaraan Dunia Junior BWF, Garuda Muda Segel 2 Gelar Juara Dunia

Per 17 Oktober 2026, stok BBM di Terminal Sanggaran dan Manggis telah ditingkatkan hingga sekitar 48 juta liter untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

Untuk mempercepat penyaluran, Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga memperkuat pasokan sekitar 57,9 juta liter BBM yang dijadwalkan tiba secara bertahap pada 14-17 Oktober 2026.

Langkah ini didukung pengoperasian 108 mobil tangki dan 465 Awak Mobil Tangki (AMT), optimalisasi operasional terminal, serta perluasan layanan SPBU selama 24 jam. Pertamina juga menyediakan layanan penjualan BBM secara literan sebagai upaya membantu mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Pengaturan Distribusi Responsif

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron mengatakan, tambahan pasokan terus diimbangi dengan pengaturan distribusi yang responsif. Terutama, ke SPBU yang masih mengalami peningkatan kebutuhan dan antrean kendaraan.

“Pasokan yang telah tiba, kami dorong untuk segera disalurkan melalui penguatan armada, personel, dan operasional terminal. Kami juga terus memantau kondisi SPBU dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait, agar kendala distribusi dapat segera ditangani,” jelas Baron.

Pertamina terus mengevaluasi perkembangan langkah-langkah pemulihan distribusi yang dijalankan Pertamina Patra Niaga. Upaya percepatan distribusi dilakukan agar layanan BBM berangsur pulih dan kebutuhan energi masyarakat, aktivitas ekonomi, serta sektor pariwisata Bali dapat terus terdukung. Tak kalah pentingnya dukungan Pemerintah Daerah Bali yang memberlakukan pembelian BBM sistem ganjil genap sejak Sabtu pekan lalu, berangsur memulihkan kondisi di lapangan. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.