Bahlil Desak KKKS, Tancap Gas Eksekusi Proyek Migas

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) segera merealisasikan proyek hulu minyak dan gas bumi (migas) yang telah mengantongi persetujuan rencana pengembangan (plan of development/PoD). Pemegang konsesi yang tidak mampu menjalankan proyek diminta mengembalikannya kepada negara agar dapat ditawarkan kepada perusahaan lain yang siap berinvestasi dan berproduksi.

Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan produksi minyak nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor. Saat ini, kebutuhan minyak dalam negeri mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi domestik baru berkisar 600–650 ribu barel per hari.

“Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara. Nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan,” tegas Bahlil saat membuka FOREK Hulu Migas 2026 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (28/10).

Baca juga : SKK Migas Bidik Lifting Minyak 612.500 Barel Per Hari Pada 2027

Menurut Bahlil, percepatan eksekusi proyek menjadi pekerjaan mendesak di tengah kesenjangan antara kebutuhan dan produksi minyak nasional. Program biodiesel B50 diperkirakan dapat menggantikan kebutuhan minyak sekitar 250–300 ribu barel per hari. Meski demikian, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 700–750 ribu barel minyak setiap hari.

“Pekerjaan yang masih berat sekali bagi kami adalah bagaimana meningkatkan lifting,” ujarnya.

Bahlil menegaskan, tuntutan percepatan tidak hanya berlaku bagi KKKS swasta, tetapi juga Pertamina. Sebagai perusahaan milik negara, Pertamina tetap dituntut bekerja cepat dan tidak menjadikan status kepemilikan sebagai alasan untuk memperlambat pengembangan lapangan migas.

Baca juga : Bahlil Cari Pasokan ke China & India, Tenang Stok BBM Aman

“Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat. Harus cepat,” katanya.

Apabila pengembangan suatu wilayah kerja membutuhkan dukungan pihak lain, Bahlil meminta Pertamina membuka peluang kerja sama. Menurutnya, pengelolaan konsesi harus berorientasi pada kemampuan mengeksekusi proyek dan menghasilkan produksi, bukan semata-mata pada siapa yang memegang hak pengelolaan.

Bahlil menilai, momentum saat ini perlu dimanfaatkan untuk mempercepat investasi hulu migas. Kenaikan harga minyak dunia dan penguatan permintaan global menjadi faktor yang perlu dicermati. Sementara itu, ketidakpastian geopolitik mendorong negara-negara memperkuat perlindungan terhadap pasokan energi masing-masing, sehingga persaingan memperoleh minyak semakin ketat.

Baca juga : INPEX Rampungkan FEED Masela, FID Ditargetkan Awal 2027

Tantangan lainnya adalah kondisi lapangan minyak Indonesia yang sebagian besar telah berusia tua. Situasi tersebut turut membebani upaya mempertahankan dan meningkatkan produksi, setelah lifting minyak nasional mengalami tren penurunan selama sekitar satu dekade terakhir.

Karena itu, Bahlil meminta pelaku industri mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan rekayasa produksi untuk meningkatkan perolehan minyak dari lapangan yang ada. Ia mencontohkan upaya Exxon di Cepu, Jawa Timur, sebagai salah satu rujukan pengembangan teknologi untuk mendukung produksi.

Bahlil menyebut arahannya kepada para pelaku usaha bukan ancaman, melainkan dorongan agar proyek yang telah disetujui tidak berhenti di atas kertas. Dia optimistis percepatan pengembangan lapangan dapat membantu memenuhi target pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi pada 2029–2030, sesuai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.