Dark/Light Mode

Semangat Bangun Hunian Yang Layak

Menteri Basuki Terus Genjot Program Bedah Rumah MBR

Jumat, 21 Agustus 2020 06:00 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono . (Istimewa)
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono . (Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus menggenjot program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan program bedah rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terdampak Covid-19.

Program Padat Karya Tunai (PKT) ini disebar untuk peningkatan kualitas rumah di 449 Kabupaten/Kota dan pembangunan baru di 151 Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp 4,63 triliun.

Tercatat, hingga 17 Agustus 2020, realisasi BSPS sudah 68,44 persen senilai Rp 3,16 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 111.757 orang.

Diharapkan dengan bantuan tersebut, masyarakat bisa lebih bersemangat dalam membangun hunian yang layak huni.

Baca juga : Kementan Bangun Ketahanan Pangan Melalui Pola Integrated Farming

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan, program BSPS ini dilakukan dengan metode PKT. Tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

“Ini bentuk perhatian pemerintah kepada MBR untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Basuki.

Penyaluran BSPS di Kabupaten Morowali merupakan bagian dari bedah rumah di Sulawesi Tengah dengan alokasi sebesar Rp 70 miliar. Dari anggaran tersebut, untuk bedah rumah sebanyak 4.000 unit tersebar di 1 kota dan 8 kabupaten di Sulawesi Tengah.

Bentuk bantuan yang diberikan tidak berupa uang tunai melainkan bahan bangunan yang digunakan untuk membangun. Adapun rincian biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas adalah Rp 15 juta untuk material bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

Baca juga : Pemkot Bandung Wacanakan Lagi Cek Point Di Batas Kota

Sehingga total biaya untuk Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) satu unit hunian sebesar Rp 17,5 juta.

Jumlah penerima bantuan BSPS di Kabupaten Morowali sebanyak 488 kepala keluarga terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 418 penerima bantuan dan tahap kedua sebanyak 70 penerima bantuan.

Bupati Morowali, Taslim menyatakan, Pemkab Morowali sangat terbantu dan mengapresiasi program BSPS yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Sulawesi Tengah.

Dirinya berharap, ke depan kuota penerima bantuan bedah rumah di Morowali dapat ditingkatkan sehingga jumlah rumah tidak layak huni di daerah tersebut dapat berkurang dengan signifikan.

Baca juga : Kemarau Datang, Menteri LHK Waspadai Framing Karhutla

“Pemkab Morowali siap memberikan dana pendampingan bagi masyarakat yang tidak mampu berswadaya,” katanya. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.