Menteri Ida Pilih Husnuzon

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sudah memutuskan dan membuat edaran ke kepala daerah terkait tidak adanya kenaikan upah tahun depan. Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X memilih tetap menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan. Setelah Ganjar dan Sultan tampil beda, apa ada daerah lain yang menyusul? 

Keputusan Menaker tidak menaikkan UMP tahun 2021 tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor 11/HK04/X/2020. SE tersebut kemudian dikirim ke seluruh provinsi, agar dipatuhi oleh semua gubernur. Menteri Ida berasalan, mayoritas perusahaan lagi cekak dihantam Corona, sehingga dikhawatirkan terjadi gelombang PHK bila UMP dinaikkan. 

Lalu, berapa kenaikan UMP yang diteken Ganjar dan Sultan? Ganjar memutuskan menaikkan UMP sebesar 3,27 persen. Tepatnya, dari Rp 1.742.015 menjadi Rp 1.798.979 per bulan. Dasar Ganjar tetap menaikkan UMP adalah Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan. Selain itu, Ganjar juga sudah membicarakan hal ini dengan pihak terkait. Seperti Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan Apindo. “Kami sudah menggelar rapat, dan mendengarkan masukan. Sudah kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021,” kata Ganjar di rumah dinasnya, Puri Gedeh, Jumat (30/10). 

Kata dia, dalam PP 78/2015, komponen utama UMP adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi September di Jateng sebesar 1,42 persen. Sementara pertumbuhan ekonominya 1,85 persen. Alhasil, terdapat kenaikan 3,27 persen atau naik Rp 56.963,9. UMP ini akan berlaku untuk seluruh kabupaten dan kota di Jateng Eks Wakil Ketua Komisi II DPR ini meminta seluruh kabupaten dan kota harus menjadikan pedoman UMP dalam penetapan UMK masing-masing. 

Baca juga : Paslon Dan Penyelenggara Pilkada Kudu Kreatif

“Mereka punya waktu sampai tanggal 21 November untuk menyusun itu. Dan ini kalimatnya dapat, artinya bisa iya, bisa tidak. Pengalaman di Jateng, selama ini kami tidak menggunakan UMP melainkan UMK,” ungkapnya. 

Sementara, Sultan menaikkan UMP sebesar 3,54 persen. Sehingga UMP DIY di tahun depan sebesar Rp 1.765.000. Keputusan itu sudah ditandatangani Sultan. “Keputusan ini tertuang dalam Pergub Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan UMP DIY 2021 tertanggal 31 Oktober 2020,” kata Ketua Dewan Pengupahan DIY, Aria Nugrahadi, kemarin. 

Aria melanjutkan, keputusan Sultan menaikkan UMP 3,54 persen merupakan kewenangan kepala daerah sebagai jaring pengaman, sesuai PP 78/2015. “Keputusan Bapak Gubernur didasarkan pertimbangan dan kebijakan yang mendalam, mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa pandemi, serta peningkatan perekonomian bagi pekerja dan keberlangsungan usaha,” tutur Aria. 

Apa tanggapan Menaker? Saat dikonfirmasi Rakyat Merdeka, Ida menyebut, SE miliknya hanya untuk memberikan panduan bagi para gubernur. Tidak adanya kenaikan UMP tahun depan, dimaksudkan agar kepala daerah bisa mengatasi dampak ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19. 

Baca juga : Nyaman Dengan Conte, Lukaku Yakin Inter Raih Scudeto

Terkait keputusan Ganjar dan Sultan, Ida tetap husnuzon (berbaik sangka). Politisi PKB itu yakin gubernur yang menaikkan UMP tahun depan, sudah berhitung secara matang. “Hal itu didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap perlindungan upah pekerja dan kelangsungan bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang bersangkutan,” tukasnya. 

Ada pun provinsi yang mengamini SE Menaker adalah Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Selanjutnya, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memuji keputusan Ganjar dan Sultan. Soal nilai kenaikannya, itu bisa didiskusikan Dewan Pengupahan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Said mengimbau gubernur lainnya tidak perlu merespons SE Menaker. “Karena buruh Indonesia menolak surat edaran tersebut. Maka kami meminta kepada gubernur sebagai pihak yang menetapkan upah minimum tidak mengikuti surat edaran yang meminta tidak ada kenaikan upah minimum di provinsi atau kabupaten/kota,” pintanya. 

Menurut Said, ini bukan pertama kalinya Indonesia resesi. Pada 1998, yang pertumbuhan ekonominya minus 17,6 persen dan inflasinya sekitar 78 persen. Dengan analogi yang sama, pertumbuhan ekonomi dan inflasi saat ini lebih rendah dibandingkan tahun 1998. Di mana pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan minus 8 persen dan inflasi 3 persen. Dengan dasar tersebut, KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8 persen. Jika dirasa berat, bisa di angka 5-7 persen, sesuai kemampuan daerah dan jenis industri masing-masing. “Sementara bagi perusahaan yang tidak mampu, bisa saja tidak menaikkan upah minimum, sepanjang bisa membuktikan laporan keuangan perusahaan yang merugi. Supaya fair,” pungkas Said. 

Baca juga : Ivanka Trump dan Suaminya Nggak Kena Corona

Di dunia maya, keputusan Ganjar dan Sultan mendapat apresiasi dari netizen. “UMP JATENG NAIK! Kenaikan 3,27 persen ini memang tidak mengikuti edaran dari Menaker yang mengatakan tidak naik. Tapi berdasarkan pada PP 78/2015 yaitu dengan menghitung kenaikan inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Keren banget deh Pak @ganjarpranowo,” kata akun @Hrdianti. “The real Sultan,” timpal akun @bakulesempol. Akun @Hadib1s4 mengajak daerah lain juga ikut menyusul. “DIY, Jateng next provinsi mana lagi?” cuitnya. “@ Anies Baswedan ayo bisa ikutan,” timpal akun @herganatenagara. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.