Dark/Light Mode

Usai Chevron

Pasokan Listrik Blok Rokan Wajib Dijalankan PLN

Kamis, 8 April 2021 20:43 WIB
Direktur Niaga dan Layanan Pelanggan PLN Bob Saril, dalam diskusi diskusi webinar Energy and Mining Editor Society (E2S). (Dok. E2S)
Direktur Niaga dan Layanan Pelanggan PLN Bob Saril, dalam diskusi diskusi webinar Energy and Mining Editor Society (E2S). (Dok. E2S)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kontrak PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dalam mengelola Blok Rokan, Riau akan berakhir pada Agustus 2021. Tersisa waktu kurang dari empat bulan, Chevron harus melakukan koordinasi dengan PT PLN (Persero). PLN juga harus siap mengelola pasokan listrik di wilayah tersebut.

Peran PLN mengaliri listrik di Blok Rokan adalah tugas dan amanah negara sesuai keputusan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 634 12/20/600.3/2011.

Apalagi PLN juga telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Uap (PJBTLU) dengan Pertamina.

Wakil Kepala SKK Migas Fataryani Abdurahman mengungkapkan, SKK Migas telah mengirimkan surat ke Chevron perihal pembangkit di Rokan.

“Kami bilang bahwa keuntungannya sudah banyak, selama 20 tahun kalian (CPI) sudah dapat. Tapi kadang-kadang kami lupa bahwa mereka juga me-maintenance,” kata dia dalam diskusi Webinar bertajuk “Pengamanan Aset Negara dan Keberlanjutan Pasokan Listrik di Blok Rokan” yang digelar Energy and Mining Editor Society (E2S), Kamis (8/4).

Menurut Fatar, listrik adalah tulang punggung backbone operasi di Blok Rokan. Karena PLTGU disana didesain sejak lama untuk melaksanakan teknologi steamflood Enhanced Oil Recovery (EOR).

Di wilayah tersebut membutuhkan pasokan listrik besar. “Pembangkit disana dibangun di tanah milik negara. Dulu perjanjiannya oleh pihak ketiga, investasi pembangunan pembangkit oleh pihak ketiga mencapai 150 juta dolar AS,” ujar Fatar.

Pihak CPI harus berkomunikasi dengan PLN selaku pemegang mandat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 634 12/20/600.3/2011.

Berita Terkait : Sinergi BUMN, PLN Siapkan Keandalan Pasokan Listrik Jangka Panjang Blok Rokan

“Sesuai Kepmen Nomor 634, tidak ada Badan Usaha selain PLN yang berhak atau berwenang untuk melakukan kegiatan usaha Penyediaan Listrik di Blok Rokan," ujar Bob Saril, Direktur Niaga dan Layanan Pelanggan PLN.

Menurut Bob, penyediaan tenaga listrik adalah sangat penting dalam mendukung efisiensi dan kecukupan listrik secara nasional.

Setiap badan usaha yang akan terlibat dalam usaha penyediaan tenaga listrik sebaiknya selalu berdasarkan kerja sama dengan PLN sebagai penyedia tenaga listrik di seluruh wilayah Indonesia.

“Bagi PLN melistriki Blok Rokan bukan tentang keuntungan melainkan tentang menjalankan tugas nasional,” katanya.

Mayoritas pasokan listrik di Blok Rokan berasal dari PLTGU yang dikelola PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) yang mayoritas sahamnya dimiliki Chevron Standar Ltd (CSL).

Perjanjian listrik dan uap Chevron dengan MCTN yang sahamnya mayoritas dimiliki CSL sebagai satu grup Holding Chevron, dituangkan dalam bentuk Energy Service Agreement (ESA) dengan pembayaran pengembalian investasi dalam bentuk Capacity Fee.

Masa kontrak mulai 2000 hingga 8 Agustus 2021, yang diperkirakan penerimaannya telah melebihi pengembalian investasi sehingga kepentingan pemegang saham sudah terpenuhi selama ini.

Bob menjelaskan, setelah berakhir masa kontrak pengelolaan Blok Rokan oleh CPI, ESA antara CPI dan MCTN juga berakhir. CSL sebagai pemegang saham mayoritas MCTN sepantasnya tidak melakukan bidding terbuka penjualan saham MCTN dengan menggunakan jasa konsultan keuangan JP Morgan.

Baca Juga : Petrosea Teken Mining Services Agreement Senilai Rp 2,7 T

Karena pengelolaan Blok Rokan oleh CPI berakhir pada Agustus 2021, lanjut Bob, CSL selaku pemilik saham mayoritas MCTN yang Perjanjiannya dengan CPI juga berakhir pada Agustus 2021, seharusnya melakukan komunikasi yang kondusif dengan penyedia listrik dan uap yang sudah ditunjuk oleh Pertamina, dalam penyediaan listrik dan uap yang andal dan efisien untuk jangka panjang seiring dengan pengelolaan Blok Rokan yang beralih ke Pertamina mulai 9 Agustus 2021.

Bob menyebutkan, PLN siap menjalankan amanah penting untuk mendukung pengelolaan Blok Rokan oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), anak usaha PT Pertamina Hulu Energi, berproduksi dan menghasilkan sebesar-besarnya bagi negara.

PLN juga siap secara business to business negosiasi dengan Chveron terkait pembangkit di Blok Rokan. “Masalah B2B, yes we do, tentu saja ini harus dilandasi dengan fairness. Yang ditawarkan itu harus sesuatu yang wajar,” tegas Bob.

Menurut dia, PLN sanggup mengelola pembangkit CSL di Rokan. Apalagi PLN terbiasa menggunakan teknologi apapun untuk pembangkit.

“Seperti PLTGU di Tanjung Priok dan Muara Karang, itu mesinnya sama seperti di Rokan,” katanya.

Kasubdit Kekayaan Negara Lain-Lain Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Afwan Fauzi mengatakan, aset hulu migas secara keseluruhan memang cukup besar, dan CPI menguasai 20 persen di antaranya.

Dalam penyerahan aset CPI ke pemerintah pada 2020, DJKN mulai melakukan proses administrasi dan menghimpun berbagai info untuk menjadi bahan evaluasi Kemenkeu dan SKK Migas.

Karena dalam konsep PMK 140 memang beda dari sebelumnya, sebelumnya aset kontraktor itu berakhir sepenuhnya.

Baca Juga : Hadirkan Lapangan Kerja, Uji Coba Ojol Bikinan Partai Emas Terus Jalan

“Di PMK baru ini aset mana saja yang bisa diserahkan ke PHR. Jadi sejak awal PHR bisa diberikan aset-aset yang dibutuhkan,” kata Afwan.

Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina Hulu Energi John Simamora mengatakan, mempercayakan pasokan listrik Blok Rokan ke PLN adalah langkah yang tepat.

Terlebih diinformasikan bahwa Pertamina dan PLN telah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Uap (SPJBTLU) pada tanggal 1 Februari 2021. Pihaknya sudah merasa tepat mempercayakan pasokan listrik Blok Rokan ke PLN.

John menambahkan Pertamina akan bekerja keras untuk melakukan proses transisi Blok Rokan, apalagi Rokan merupakan blok alih kelola yang paling besar.

“Kami sudah ada pengalaman. Ini contoh baik bagaimana ekosistem BUMN saling bekerja sama dengan baik untuk sinergi BUMN menciptakan nilai paling maksimal untuk negara,” tegas John.[JAR]