Kementerian ATR Tebar 2.500 Sertipikat Tanah Di Tanah Laut

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah melalui Kementerian ATR menyerahkan 2.500 sertipikat tanah hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. 

Sertipikat tanah diserahkan secara simbolis kepada masyarakat di tiga desa, yakni Desa Kurau Utara, Desa Handil Gayam, dan Desa Sungai Rasau. 

Penyerahan sertipikat bertepatan dengan perayaan Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut ke-56 yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Kabupaten Tanah Laut, Senin (6/12).

Dalam sambutannya, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi mengatakan, PTSL merupakan program sertipikasi tanah secara massal dan akan berhasil apabila didukung oleh pemerintah daerah setempat. 

Baca juga : Kemendagri Dorong Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang Di Daerah

"Kerja sama BPN dengan Pemerintah Daerah terjalin baik. Sejumlah program BPN bisa berlangsung dengan sangat baik, salah satunya PTSL," ujarnya

Di program ini, Teuku akan  memanfaatkan kesempatan untuk meraih dukungan kelancaran sertipikasi tanah, tidak hanya kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat, tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

"Saya juga mohon dukungan dari DPRD untuk terus mendukung kegiatan ini. PTSL untuk kepentingan masyarakat," tegas Teuku dalam keterangannya, Kamis (9/12).

Lebih lanjut, Teuku menuturkan, bahwa sertipikat tanah menjadi semakin penting karena adanya gebrakan pembangunan yang merata hingga pelosok negeri. 

Baca juga : Kenaikan Cukai Idealnya Di Bawah 10 Persen

Untuk itu, negara hadir dalam menjamin kepastian hukum atas tanah masyarakat. 

"Ketika gebrakan pembangunan di mana-mana, di desa dekat gunung contohnya, ada proyek-proyek strategis nasional sehingga harga tanah bisa melejit. Ini adalah tugas dari negara untuk hadir menjamin tanah tersebut tetap milik masyarakat. BPN hadir bersama Pemerintah Daerah untuk menjamin hal tersebut," tukasnya.

Teuku juga menegaskan, bahwa program sertipikasi tanah untuk kepentingan masyarakat, bukan institusi tertentu. 

"Kalau tidak didukung oleh Pemerintah Daerah, ini tidak akan berhasil. Ini tidak ada kepentingan institusi tertentu, tetapi kepentingan rakyat," tegas Teuku.

Baca juga : Bikin Sertipikat Tanah Gratis Tolong Jangan Dibikin Ribet

Menurutnya, sertipikat dapat mendorong ekonomi masyarakat. Kalau rakyat memiliki sertipikat tanah, masyarakat pun memiliki kesempatan untuk menjadikan tanahnya lebih bernilai karena memiliki akses atau hubungan ke perbankan. 

"Namun, kalau tidak ada sertipikat maka tanah itu menjadi tanah yang tidak bermanfaat. Jadi, ini program pemerintah untuk mendorong ekonomi masyarakat," ucapnya.

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat perhatian para pelaku usaha untuk menanamkan modal di bidang perkebunan sawit dan tambang. Maka dari itu, animo masyarakat yang tinggi akan penyertipikatan tanah perlu didukung bersama berbagai pihak. 

"Ini harus kita jamin bersama-sama agar para pelaku usaha datang dengan nyaman ke Tanah Laut ini," pungkasnya.[MFA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.