RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah akan memulai vaksinasi booster pada 12 Januari 2022. Khusus untuk vaksinasi non-program pemerintah atau mandiri, diberlakukan pembayaran. Namun, pemerintah belum menetapkan besaran tarif dari vaksinasi booster tersebut.

Tarif yang beredar saat ini bukanlah tarif vaksinasi dalam negeri, melainkan tarif vaksinasi di luar negeri.

Tarif tersebut masih berupa perkiraan rentang harga yang berlaku di beberapa negara.

Berita Terkait : Indonesia Punya Super Imunitas

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, Indonesia belum menetapkan tarif vaksinasi booster.

Dalam proses penetapan harga, harus melibatkan berbagai pihak seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Belum ada biaya resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah,“ katanya di Jakarta, Selasa (4/1).

Berita Terkait : Resmikan Pabrik Pakan Di Sidrap, Mentan Dorong Budi Daya Dan Usaha Menguntungkan

Jenis dan dosis vaksin yang akan diberikan pun masih menunggu konfirmasi dan rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan studi riset booster yang sedang berjalan. Serta sesuai dengan persetujuan izin edar atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pemberian vaksinasi booster diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, lansia, peserta PBI, dan kelompok komorbid dengan gangguan sistem imun (immunocompromised).

Vaksinasi non-program pemerintah atau mandiri dapat dibiayai oleh perorangan atau badan usaha, dan dilakukan di RS BUMN, RS Swasta, maupun klinik swasta.

Berita Terkait : AMM-Kominfo Tekankan Kolaborasi Untuk Tangani Dampak Covid-19

Namun, pemerintah tetap memberikan vaksinasi gratis dalam program pemerintah bagi lansia, peserta BPJS Kesehatan kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan kelompok rentan lainnya. [HES]