PUPR Berupaya Kurangi Kawasan Kumuh Di Jayapura

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus melakukan penataan kawasan kumuh guna mencapai target untuk mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen. Salah satunya adalah penataan Kawasan APO Kelurahan Bhayangkara, Kota Jayapura yang dilakukan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada tahun 2019-2020.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, Program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemda dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

Penataan Kawasan APO mencakup tiga lokasi yakni RT 005-RW004, RT007-RW004 dan RT004-RW004 khususnya daerah yang dikenal dengan sebutan Kali APO yang menjadi pusat permukiman kumuh.

Baca juga : KPK Perpanjang Penahanan Rahmat Effendi Cs

Pekerjaan penataan ini meliputi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang Terbuka Publik (RTP), dan Ruang Terbuka Anak (RTA) masing-masing seluas 100 m2, talud sepanjang 260 meter, 5 unit fire hydrant, 3.000 meter instalasi air bersih, 520 meter jalan paving, 2 unit IPAL komunal, 4 unti jembatan, 10 unit lampu jalan, 10 unit tempat sampah dan 1 unit motor sampah.

"Pekerjaan penataan kawasan kumuh ini dilaksanakan pada 2019-2020 dengan anggaran Rp 14 miliar," ujarnya.

Sebelumnya, kawasan ini merupakan kawasan kumuh yang terdiri dari hunian dan warung yang berdiri di atas lahan Pemerintah. Kawasan ini tampak kumuh dengan arah posisi rumah tidak teratur, akses jalan sempit, sanitasi dan air minum yang tidak memenuhi syarat.

Baca juga : Danone-Aqua Ajak Kurangi Sampah Di Destinasi Wisata 

Di samping itu, acap kali limbah rumah tangga dibuang langsung ke Kali APO 45 sehingga berpotensi mencemarkan aliran sungai.

Program Kota Tanpa Kumuh/KOTAKU dilaksanakan dengan metode kerja skala lingkungan (secara swakelola oleh masyarakat/BKM) dan skala kawasan.

"Komponen kegiatannya meliputi pengembangan kelembagaan, strategi dan kebijakan, pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintah Daerah, serta pendanaan investasi infrastruktur permukiman dan pelayanan di perkotaan," ungkap Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua, Cornelis Sagrim. (MFA)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.