BNPP Rancang Bangun Sarpras Di Pulau-Pulau Kecil Terluar

 Sebelumnya 
Pemerintah Daerah, provinsi, kabupaten dan kota perbatasan yang memiliki PPKT tidak berpenduduk, lanjut Robert, dalam mendukung pengamanan wilayah laut dapat memprogramkan kegiatan koordinasi perencanaan.

Baca juga : KPK Tindaklanjuti Laporan Dugaan Korupsi Di Pekanbaru

Jug, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan batas wilayah laut, pengamanan maritim. Termasuk, alokasi anggaran monev dan pemeliharaan simbol negara di PPKT.

Baca juga : PGN Gandeng MUJ Tambah Pengembangan Jargas Di Jawa Barat

"Upaya pemenuhan Sarpras Hankam non-alutsista di PPKT tersebut membutuhkan keikutsertaan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing mengingat urusan tersebut merupakan urusan bersama," tutupnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.