Dark/Light Mode

Moeldoko: Penanganan Konflik Sosial di Pulau Haruku Sudah Ada Kemajuan

Senin, 24 Oktober 2022 14:54 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat memimpin rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga terkait tindak lanjut penanganan konflik sosial di Pulau Haruku, di Jakarta, Senin (24/10). (Foto: Dok. KSP)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat memimpin rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga terkait tindak lanjut penanganan konflik sosial di Pulau Haruku, di Jakarta, Senin (24/10). (Foto: Dok. KSP)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan apresiasi atas upaya kolaborasi pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam menangani konflik sosial di Pulau Haruku, Maluku Tengah. Ia menilai, penanganan konflik yang melibatkan dua warga negeri (sebutan untuk desa) Kariuw dan Pelauw tersebut, sudah menunjukkan kemajuan.

Ia mencontohkan, rampungnya pendataan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban, pemberian santunan kepada korban meninggal dan luka-luka, pendistribusian bantuan untuk warga yang mengungsi, hingga terciptanya situasi yang kondusif.

Meski demikian, menurut Moeldoko, masih ada satu hal penting yang harus segera dilakukan. Yakni, mempercepat rekonsiliasi konflik sosial secara permanen antara dua pihak yang berseteru.

“Tanpa ada rekonsiliasi, upaya rehabilitasi dan rekontsruksi tidak akan bisa dilakukan. Karena, upaya itu butuh kepastian bahwa situasi benar-benar aman dan kondusif. Pemerintah daerah jangan ragu-ragu lagi. Segera undang dan pertemukan kedua pihak untuk mencapai kesepakatan secara permanen,” tegas Moeldoko, saat memimpin rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga terkait tindak lanjut penanganan konflik sosial di Pulau Haruku, di Jakarta, Senin (24/10).

Baca juga : Moeldoko Serukan Semangat Gotong Royong Dalam Hadapi Krisis Global

Rapat koordinasi ini diikuti Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasabessy, Sekretaris Daerah Pemprov Maluku Sadli Le, Kapolda Maluku Irjen Lotharia Latif, serta perwakilan dari TNI dan kementerian/lembaga.

Moeldoko menyebut, salah satu upaya untuk mempercepat rekonsiliasi, yakni melakukan penetapan dan penegasan batas negeri (desa), dengan tetap mempertimbangkan aspirasi kedua pihak yang berseteru. Ia pun mengusulkan, proses rekonsiliasi menggunakan pendekatan adat dan melibatkan para tokoh. Seperti tokoh adat, masyarakat, dan agama.

“Kedua pihak ini pada dasarnya adalah saudara. Saya yakin, kalau kita menggunakan pendekatan adat akan ada titik temu. Dan ini menjadi wewenang pemerintah daerah,” tutur Moeldoko.

Selain percepatan rekonsiliasi konflik, Panglima TNI 2013-2015 ini juga mendorong kementerian/lembaga untuk segera mempersiapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah warga yang menjadi korban. Termasuk penanaman kembali tanaman-tanaman yang rusak akibat konflik.

Baca juga : Moeldoko: Pemimpin Harus Pahami Persoalan Daerah

“Harus ada terget waktu. Sebelum akhir tahun, saya berharap secara periodik sudah ada proses perpindahan warga yang mengungsi menuju ke tempat asal mereka,” tandas Moeldoko.

Pada kesempatan itu, Penjabat Bupati Maluku Muhamat Marasabessy menyampaikan, sejauh ini pemerintah daerah bersama Polri dan TNI telah berupaya melakukan rekonsiliasi dengan mengundang dan mempertemukan kedua pihak, yakni warga negeri Kariuw dan Pelauw. Namun, upaya tersebut tersendat karena ketidakhadiran keduanya.

“Awal November ini, kami akan mengundang kembali dua pihak untuk membahas penetapan batas negeri. Tentu kami butuh dukungan semua pihak, termasuk dari KSP dan kementerian lain,” ujar Marasabessy, pada rapat.

Pada rapat koordinasi telah disepakati beberapa hal. Di antaranya, BNPB akan menjadi pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah warga yang menjadi korban. Berdasar data dari pemerintah daerah setempat, total ada 300 rumah yang rusak akibat konflik, 91 di antaranya kategori rusak ringan.

Baca juga : Projek Adlight Kementerian ESDM Gelar Sosialisasi Pemberlakuan Kebijakan SKEM

Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal penuh penanganan konflik sosial di Pulau Haruku, Maluku Tengah. Selain melakukan serangkaian rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga, KSP melalui Kedeputian II juga melakukan verifikasi lapangan, dengan mengunjungi lokasi konflik, dan lokasi pengungsian di Negeri Aboru, pada Agustus lalu. Di lokasi tersebut terdapat 739 warga Kariuw yang masih mengungsi.â– 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.