Mahfud MD: Jangan Sebut Lagi Korupsi Sebagai Budaya

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak dan mengingatkan kembali kepada semua stakeholders bangsa Indonesia untuk menghentikan istilah korupsi sebagai budaya yang tidak bisa dihilangkan.

"Kita tidak boleh ikut pendapat bahwa korupsi dan pungli itu budaya. Karena budaya itu sesuatu yang terwariskan dari waktu ke waktu dan sudah menjadi darah daging dari bagian kehidupan," kata Mahfud MD saat membuka Rapat Kerja Nasional 2022 Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Rakernas 2022 Satgas Saber Pungli) di Jakarta, Selasa (13/12).

Sebab, kata Mahfud, korupsi bukan budaya, akan tetapi sebuah permasalahan yang harus diselesaikan dan dihapuskan.

Baca juga : Mahfud Minta Jaksa Persiapkan Diri Saat KUHP Baru Berlaku

"Budaya itu artinya hasil daya kita, rasa karsa dan kehalusan budi manusia. Korupsi tidak lahir dari kehalusan budi, tapi lahir dari ketamakan dan angkara murka, sehingga kita tidak sependapat kalau dikatakan korupsi itu budaya," ujarnya.

Menurut Mahfud, tindakan korupsi sebenarnya bisa dihapuskan dengan sistem demokrasi yang dijalankan dengan baik, khususnya oleh pemerintah dan semua stakeholders yang berwenang.

"Satu studi yang pernah saya lakukan, budaya korupsi atau fenomena korupsi itu bisa dihentikan oleh proses-proses penegakan hukum yang tegas melalui demokratisasi di dalam kehidupan politik kita," tuturnya.

Baca juga : Dirut MIND ID Jalankan Strategi Jitu Hilirisasi Tambang

Dengan menjalankan sistem politik yang demokratis, maka perilaku koruptif bisa dieliminir dengan maksimal.

"Demokrasi itu teorinya pengawasan rakyat itu ketat, bebas sampaikan ekspresi dan apresiasi menjaga pemerintahannya, maka korupsi akan berkurang," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia pun mengajak semua tim di Satgas Saber Pungli untuk semakin meningkatkan kualitas kinerja agar perilaku korupsi bisa ditekan semaksimal mungkin.

Baca juga : Rupiah Jangan Terus-terusan Payah

Upayakan agar semua jaringan yang sudah terbentuk terkait dengan pungutan liar dan korupsi bisa dipangkas sedini mungkin.

"Kata Pak Jokowi, hentikan, jangan membangun jaringan seperti itu lagi, kalau bisa kita gunting ya gunting secepatnya sebelum terjadi jaringan lalu kita nggak berani menindak, atau berani tapi nggak bisa," tegas Mahfud. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.