Refleksi Kinerja, Ini Hasil Kerja Kemenkumham Sepanjang 2022

 Sebelumnya 
Dalam bidang Pelayanan dan Penegakan Hukum, telah diterapkan Second-Home Visa, masa berlaku paspor menjadi 10 tahun, dan percepatan proses penerbitan Izin Tinggal Online dan peluncuran e-Visa on Arrival (e-VOA).

Kemudian melakukan pembinaan bagi klien pemasyarakatan, pelatihan kerja produksi bagi narapidana, dan pendampingan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

Pelayanan publik lainnya yakni penyelesaian permohonan kekayaan intelektual dan aduan karena terindikasi pelanggaran kekayaan intelektual.

Baca juga : KPK Rilis Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2022

Capaian selanjutnya adalah telah ditandatanganinya perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Singapura. Hal ini menjadi sejarah keberhasilan diplomasi yang telah dirintis sejak 1998.

Kemudian peluncuran layanan Apostille yang memberikan kemudahan dalam satu langkah penerbitan legalisasi dokumen, yang dapat langsung digunakan di 124 negara pihak Konvensi Apostille.

Pada Bidang Penegakan dan Pemajuan HAM telah dilaksanakan diseminasi HAM, dan Yankomas Hukum; serta menetapkan Kabupaten/Kota yang Peduli HAM.

Baca juga : Lestari Ajak Hapus Kekerasan Perempuan Di Ruang Politik

Bidang Dukungan Manajemen telah terimplementasi Merit System melalui Manajemen Talenta; Menggelorakan Produk Dalam Negeri melalui e-katalog; Melaksanakan audit berbasis risiko, audit tematik, dan juga remote audit.

Keberhasilan lainnya di bidang pengembangan SDM adalah dengan disematkannya predikat sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Terakreditasi.

Selain capaian kinerja tersebut, Yasonna juga menyampaikan berbagai prestasi kerja Kemenkumham yang membanggakan, seperti penganugerahan Kaanib ng Bayan atau Ally of the Nation dari Presiden Filipina, Duterte kepada Menteri Hukum dan HAM karena berkontribusi bagi WN Filipina di luar negeri lewat kebijakan keimigrasian saat pandemi Covid-19.

Baca juga : Indonesia–Korsel Lanjutkan Kerja Sama Legislasi Hingga 2024

Kemudian, Penghargaan “Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik” dari Ombudsman Republik Indonesia; dan Piala Anggakara Birawa dari Kemenpan-RB, dalam “Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik”.

Selain itu Kemenkumham juga mampu mempertahankan WTP ke-13 kalinya di tengah pandemi Covid-19; meraih Top 3 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dengan predikat “Badan Publik Informatif” untuk pertama kalinya sejak 2011, sebelumnya dalam penyelenggaraan KIP dengan predikat “Cukup Informatif”, (peringkat ke-2).

Kemenkumham juga meraih peringkat ke-2 Kinerja Anggaran Pagu Besar K/L dari Kemenkeu, Peringkat ke-3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kemenpan-RB, Menteri Hukum dan HAM sebagai Top Leader on Digital Implementation Top Digital Awards 2022 dari Majalah It Works; dan berbagai prestasi lainnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.