Dewan Pers

Dark/Light Mode

Penyerapan Anggaran Kemenperin Tahun Lalu Capai 98 Persen

Rabu, 25 Januari 2023 18:01 WIB
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Dody Widodo. (Foto: Ist)
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Dody Widodo. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perindustrian berhasil mencapai realisasi anggaran sebesar 98,13 persen dari total pagu Rp 2,582 triliun pada tahun 2022. Pengoptimalan anggaran tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 98,05 persen, dan merupakan capaian tertinggi selama 10 tahun terakhir.

“Dengan capaian yang sangat baik di tahun 2022, Kemenperin menargetkan di tahun 2023 dapat mempertahankan kinerja dalam pelaksanaan anggaran. Kepada para kepala satuan kerja, diharapkan memberikan perhatian terhadap pelaksanaan seluruh program dan kegiatan serta melakukan monitoring dengan intens, karena memiliki tanggung jawab atas progres pencapaian realisasi anggaran,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo mewakili Menteri Perindustrian pada kegiatan Akselerasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2023, Jakarta, Rabu (25/1).

Kemenperin menargetkan penyerapan anggaran sampai semester I tahun 2023 dapat mencapai 50 persen dan proses pengadaan barang/jasa selesai pada bulan Juni tahun 2023. Pagu anggaran Kemenperin pada tahun 2023 sebesar Rp3,217 triliun, yang akan dioptimalkan dalam tiga program prioritas, yakni Program Dukungan Manajemen Kemenperin, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, serta Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Berita Terkait : BNI Salurkan Pembiayaan Green Banking Capai 28,5 Persen, Tembus Rp 182,9 T

Selain itu, dalam rangka membangun akuntabilitas kinerja Kemenperin yang tertib sesuai peraturan berlaku, Kemenperin menegaskan pengelola anggaran harus dapat bertindak profesional, tepat waktu dan memberikan output yang bermanfaat. “Oleh karena itu, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus mengetahui dan memahami apa yang menjadi tanggungjawabnya sehingga tidak berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian di kemudian hari,” tegas Sekjen Kemenperin.

Namun demikian, menapaki tahun 2023 yang penuh tantangan di tengah situasi global yang tidak menentu, Kemenperin optimistis masih ada harapan besar untuk membaiknya kondisi ekonomi nasional. “Untuk itu, kita perlu menyiapkan antisipasi dan mitigasi sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program pemulihan ekonomi nasional yang tengah dilakukan oleh pemerintah,” imbuhnya.

Sesuai arahan Presiden bahwa desain APBN 2023 harus senantiasa “Waspada, Antisipatif dan Responsif” terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak, kebijakan fiskal tahun 2023 harus mendukung “Peningkatan Produktivitas untuk Trasnformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Berita Terkait : KPK Sudah Intai Buronan Izil Azhar Sejak Desember Tahun Lalu

Sekjen berpesan agar seluruh pegawai di Kemenperin dapat menjadi motor penggerak dalam melaksanakan program pengembangan industri serta membangun sinergi dengan para pelaku usaha dan instansi terkait lainnya dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan industri sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi nasional serta terbangunnya pemerataan pembangunan.

Kepala Biro Keuangan Kementerian Perindustrian, Kasduni menjelaskan, kegiatan akselerasi pelaksanaan anggaran bertujuan untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan anggaran dan mengetahui hambatan permasalahan serta solusi yang perlu dilakukan, mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai pada tahap pelaporan.

“Dengan demikian, diharapkan di tahun ini kita dapat terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran serta laporan keuangan dengan benar dan akuntabel untuk menuju laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya.

Berita Terkait : Jaga Kebersihan Lingkungan, Ganjar Milenial Lampung Bangun Gardu Rakyat

Kegiatan Akselerasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2023 juga diisi dengan webinar “Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Optimalisasi PNBP di Lingkungan Kemenperin” yang menghadirkan narasumber dari kementerian/lembaga terkait, antara lain Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).