Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Menlu Retno: Isu Myanmar Bukan Penghalang Kemajuan ASEAN
Minggu, 29 Januari 2023 12:09 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Masalah Myanmar masih akan menjadi konsentrasi pembahasan Perhimpunan Bangsa-Bagsa Asia Tenggara (ASEAN) di masa Keketuaan Indonesia untuk ASEAN 2023. Meski demikian, isu ini tidak akan menjadi sandungan proses pembangunan ASEAN. Fokus tahun ini adalah membangun komunitas ASEAN.
“Tentunya kewajiban kita membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya, tetapi kita tidak ingin isu Myanmar ini menyandera semua proses yang sedang berjalan di ASEAN. Kita ingin memastikan proses ini berjalan terus,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi usai acara “Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023” di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/1).
Hingga kini Myanmar masih dikangkangi penguasa junta militer yang mengkudeta pemerintahan hasil pemilu, 1 Februari 2021. ASEAN telah mengajukan solusi untuk perdamaian Myanmar berupa Konsensus Lima Poin (5PC).
Baca juga : Menteri Teten Ajak Kader Banteng Perkuat Ekonomi Kerakyatan
Hal itu sesuai dengan mandat para pemimpin ASEAN, yang menyepakati konsensus tersebut pada April 2021. Namun dalam perjalanannya, Myanmar belum menunjukkan kemajuan dalam mengimplementasikan 5PC.
"Kami ingin implementasi 5PC ini menjadi mekanisme utama dari ASEAN untuk berkontribusi dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Sayangnya, sampai saat ini masih belum ada kemajuan signifikan," tutur Retno.
"Kami akan berusaha terus mencoba mengajak semua pihak yang ada di Myanmar untuk mengimplementasikan poin-poin konsensus,” imbuh mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu.
Baca juga : Menteri PUPR Dorong Profesor dan Pakar Sukseskan Pembangunan IKN
Namun, Menlu perempuan pertama Indonesia itu menegaskan, yang dapat menolong Myanmar adalah bangsa Myanmar sendiri. Sementara ASEAN sifatnya hanya membantu penyelesaian krisis.
“Mereka (Myanmar) negara yang berdaulat, jadi kita selalu menyampaikan bahwa kita siap membantu sebagai satu keluarga,” tegasnya.
Konsensus Lima Poin adalah keputusan para pemimpin ASEAN setelah pertemuan khusus, yang juga dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, untuk membantu negara itu mengatasi krisis politiknya.
Baca juga : Presiden Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Jalan Daerah
Konsensus tersebut menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk berkunjung dan bertemu dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar.
"Sejarah Myanmar sangat kompleks. Dan kami selalu menyampaikan bahwa Konsensus Lima Poin adalah satu-satunya pendekatan ASEAN untuk membantu Myanmar," ujar.
Myanmar tetap diundang dalam pertemuan-pertemuan ASEAN mendatang. Termasuk yang terdekat yaitu Pertemuan Para Menlu ASEAN (AMM) pada 3-4 Februari 2023. Namun kehadiran Myanmar, kata Retno, tidak pada level politis.***
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya