Dark/Light Mode

Menteri Teten Ajak Kader Banteng Perkuat Ekonomi Kerakyatan

Sabtu, 28 Januari 2023 19:32 WIB
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki (kedua dari kiri foto) bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, TB Hasanuddin dan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono, di Bandung Jawa Barat, Sabtu (28/1). (Foto: Istimewa)
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki (kedua dari kiri foto) bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, TB Hasanuddin dan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono, di Bandung Jawa Barat, Sabtu (28/1). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengajak seluruh kader PDI Perjuangan memperkuat ekonomi kerakyatan.

"Saya senang di sini bersama PDI Perjuangan Jawa Barat dan saya ditugaskan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Ini agenda besar dari PDI Perjuangan," kata Teten Masduki saat acara Senam Cinta Tanah Air (Sicita) yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1).

Baca juga : Koalisi Perubahan Sulit Mencapai Kesepakatan

Memperkuat ekonomi kerakyatan, kata dia, juga sesuai dengan agenda besar PDI Perjuangan pada Pemilu 2024. Dia mengatakan, ekonomi kerakyatan juga sejalan dengan keinginan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang ingin Indonesia bisa menciptakan kedaulatan.  

Dengan memperkuat ekonomi kerakyatan, dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan. "Sekitar 97 persen lapangan kerja bisa disediakan usaha mikro dan itu massanya PDIP," kata Teten.

Baca juga : Tangani Kemiskinan Ekstrem, Ganjar Ajak Kades Miliki Pusat Data

Salah satu cara memperkuat ekonomi kerakyatan yakni melalui koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Terutama, di koperasi dan juga UMKM. Saya kira sudah banyak kebijakan pemerintah untuk memperkuat ini ekosistem bagi pembangunan koperasi dan UMKM. Misalnya, 30 persen kredit perbankan untuk UMKM," tambah Teten.  

Baca juga : Menpora Harap F1 Powerboat Dorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Selain itu, lanjutnya, secara praktis dengan pengadaan barang atau jasa yang berpihak kepada koperasi dan UMKM. Selanjutnya, belanja pemerintah 40 persen dari APBN termasuk daerah wajib membeli produk koperasi dan UMKM. 

"Kemudian, kemudahan usaha. Jadi sekarang tidak boleh lagi UMKM itu informal. Jadi, cukup nomor induk usaha atau bikin PT perorangan atau bikin koperasi dipermudah. Ini tiga ekosistem yang penting untuk memperkuat ekonomi rakyat," pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.