Kemenkumham Komit Berantas Perdagangan Orang Dan Mudahkan Investasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly selaku Ketua Delegasi RI mendorong, upaya kolektif berbagai pihak dalam menanggulangi persoalan penyelundupan manusia dan perdagangan orang.

Hal ini disampaikan pada Government dan Bussiness Forum yang mengawali rangkaian kegiatan The 8th Bali Process Ministerial Conference yang diselenggarakan di Adelaide, Australia, Kamis 9 Februari 2023.

Yasonna mengatakan, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu cara penting untuk mengatasi perdagangan manusia saat ini.

Baca juga : AS-Kemenag Gelar Pelatihan 600 Guru Bahasa Inggris

Menurutnya, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia.

“Antara lain KUHP baru dan Perppu Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan dapat mendukung usaha dan perlindungan tenaga kerja secara positif," kata Yasonna seperi keterangan yang diterima RM.id, Sabtu (11/2).

Disampaikan juga, Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen menciptakan lingkungan kondusif bagi investor asing melalui reformasi hukum, guna meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia, di antaranya reformasi di bidang keimigrasian.

Baca juga : OJK Dan BEI Resmikan Galeri Investasi Di Universitas Tanjungpura

Selain itu, diluncurkan juga aplikasi digital bagi pendirian perusahaan perorangan guna memfasilitasi usaha mikro dan kecil sbg badan hukum.

Di samping itu, ada juga penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing melalui layanan Apostille yang secara signifikan memangkas birokrasi dalam legalisasi dokumen publik luar negeri yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM di depan para Pemimpin Bisnis terkemuka dari berbagai belahan dunia yang hadir.

Yasonna yang hadir didampingi Sekjen Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi, Dirjen Imigrasi, Dirjen Pemasyarakatan dan Stafsus HLN menyampaikan, ke depannya Indonesia akan mengadvokasi Bali Process yang lebih responsif dan proaktif terhadap tren perdagangan orang. Serta mendorong peningkatan kolaborasi oeh semua anggota, pengamat dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Baca juga : Menkumham Dorong Upaya Kolektif Atasi Perdagangan Orang

Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime, merupakan forum kerja sama yang membahas isu perdagangan orang, penyelundupan manusia dan kejahatan terkait lainnya di kawasan.

Organisasi ini beranggotakan 49 negara dan organisasi internasional, serta 18 negara observer dan 9 organisasi internasional. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.