Dark/Light Mode

Genjot PAD, Mendagri: DPRD Harus Jeli Menggali Potensi Daerah

Selasa, 7 Maret 2023 23:23 WIB
Mendagri,  Muhammad Tito Karnavian
Mendagri, Muhammad Tito Karnavian

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) harus jeli menggali potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Sebagaimana prinsip ekonomi, Mendagri meminta agar pendapatan harus lebih besar daripada belanja. Hal ini khususnya perlu dipikirkan oleh kepala daerah sekaligus pimpinan dan anggota DPRD.

Baca juga : Toyota Dorong Pengembangan Industri Dan Ekosistem Baterai

“Baik kepala daerah dan stafnya, DPRD dan anggotanya yang mulia, semua harus berpikir bagaimana caranya agar menggali potensi daerah masing-masing untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal tanpa memberatkan rakyat,” katanya dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dan Workshop Nasional 2023 di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (6/3).

Mendagri mencontohkan, peningkatan PAD bisa dilakukan salah satunya dengan memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini sebagaimana yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memberikan kemudahan perizinan dan bantuan subsidi transportasi bagi UMKM, sehingga PAD turut meningkat. 

Baca juga : Gelar Rakerda, DPD Papdesi Kalsel Bahas Pengembangan Potensi Desa

“Bagaimana untuk memperkuat pendapatan melalui upaya memperkuat PAD, jangan tergantung (pemerintah pusat). Daerah-daerah pemekaran terutama. Pemekaran sebagai bagian dari otonomi daerah berguna untuk mempercepat pembangunan sekaligus juga pemerataan,” tuturnya.

Tak kalah penting, Mendagri meminta pimpinan dan anggota DPRD bekerja sama dengan kepala daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. DPRD dan pemerintah kabupaten khususnya diminta untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan partai atau golongan. 

Baca juga : Baju Adat Nusantara Meriahkan Parade Hari Kebangsaan Brunei Darussalam

“Nah mohonlah antara bupati dengan DPRD memiliki kesamaan visi kalau untuk bangsa, kalau untuk masalah power struggle politik itu another matter, itu adalah dinamika dari bagian demokrasi, tapi kalau bicara untuk bangsa negara, itu namanya politik negara, bedakan,” tegasnya.■
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.