Lewat Pendidikan, KPK Dorong Peran Perguruan Tinggi Agar Korupsi Tak Berulang

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan audiensi dari Universitas Semarang, Jawa Tengah, di Ruang Konferensi Pers, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (6/2).

Audiensi yang dihadiri oleh puluhan mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana ini merupakan bagian dari program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dalam program studi yang ditempuh.

KPK menilai, pada hakikatnya, sektor pendidikan adalah wadah untuk mendidik generasi muda Indonesia menjadi penerus bangsa yang amanah dan berintegritas.

Namun faktanya, hal tersebut tercederai oleh perilaku segelintir penyelenggara pendidikan, yang kemudian mengikis kepercayaan sosial dan memunculkan ketidaksetaraan di bidang pendidikan.

Spesialis Direktorat Jaringan Pendidikan KPK Erlangga Kharisma Adikusumah mengungkapkan, selama ini masyarakat menganggap pemberantasan korupsi hanya identik dengan KPK. Padahal, sebenarnya, itu merupakan sebuah sistem yang melibatkan banyak pihak.

Baca juga : Perkuat Penegakan Hukum, KPK Lantik 21 Penyidik dan Penyelidik Baru

"Sehingga kami meminta perguruan tinggi bisa bekerja sama dengan KPK untuk pemberantasan korupsi," ujar Erlangga.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK mengacu pada strategi trisula, yakni pendidikan, pencegahan dan penindakan.

Erlangga menuturkan, di sektor pendidikan, perguruan tinggi bisa menggunakan tiga strategi jitu untuk memberikan kontribusi terhadap pencegahan korupsi.

Pertama, edukasi dengan cara menyelenggarakan pendidikan bagi sivitas akademika terkait mata kuliah mandiri dan terintegrasi dengan mata kuliah lain.

Kemudian, kedua perbaikan ekosistem melalui pembangunan integritas ekosistem pendidikan yang mendukung habitual, keteladanan, dan pengalaman integritas.

Baca juga : Frisian Flag Dorong Peningkatan Literasi Gizi Seimbang

Terakhir, ketiga, aksi integritas berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan kampus ke masyarakat melalui edukasi, pengabdian masyarakat, penyuluhan dan penelitian).

Dalam jangka panjang, KPK menggunakan pendidikan dan pencegahan agar korupsi tak berulang dan berulang.

"Dengan penindakan semoga ada efek jera di sana. Pasalnya, dari data yang dihimpun ternyata sebanyak 75 persen kasus korupsi yang ditangani KPK adalah suap menyuap yang melibatkan dua belah pihak, pemberi dan penerima," jelasnya.

Erlangga lantas memberi contoh kasus korupsi yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat. Salah satu yang belakangan sempat ramai yakni menyoal kasus suap impor bawang putih.

Ketika tindak pidana korupsi terjadi, harga bawang putih melambung tinggi. Dampaknya, masyarakatlah yang rugi karena terpaksa harus menanggung suap yang dilakukan pemangku kepentingan.

Baca juga : Ganjar Ajak Kades Se Jateng Tancap Gas Atasi Stunting

Lantas, contoh lain diambil Erlangga dari lingkup perguruan tinggi. Di area ini, korupsi biasanya melibatkan tenaga pendidik dan mahasiswa.

Misalnya, ketika mahasiswa ingin memiliki nilai yang bagus lalu memberikan sejumlah uang pada dosen mata kuliah tersebut, dan hal ini termasuk tindakan suap.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.