Kemendes PDTT dan BPKP Sepakat Kuatkan Kualitas Keuangan Desa

RM.id  Rakyat Merdeka - Keuangan desa dikuatkan melalui perbaikan terus menerus Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam kerangka kerja sama Kemendesa PDTT dan BPKP.

Proses penguatan keuangan desa mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, staf kecamatan, kabupaten, dan provinsi, tenaga pendamping profesional, hingga staf Kemendesa PDTT, BPKP, Kemenkeu, dan Kemendagri.

Hal itu disampaikan Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Wasis Prabowo, dalam Webinar Bulanan Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) bertajuk Di Balik Kebaruan Siskeudes Versi 2.05 Tahun 2023.

Wasis menjelaskan, Siskeudes dibutuhkan, karena dana yang dikelola desa semakin meningkat, sementara transaksi keuangan desa kian meningkat. Karena itu, dibutuhkan peningkatan akuntabilitas keuangan desa.

Baca juga : Lestari: Tingkatkan Kualitas Kesehatan Nasional, Aktifkan Kembali Posyandu

Menurutnya, Siskeudes versi 2.0.5 untuk pelaksanaan tahun 2023 berisi penambahan fitur tagging kegiatan padat karya tunai desa, kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, BLTDana Desa, dan program prioritas lainnya.

"Tersedia juga fitur monitoring keuangan desa oleh pemerintah daerah. Tersedia pula penyesuaian tarif default PPN sesuai regulasi menjadi 11 persen untuk perhitungan otomatis kwitansi pembayaran. Setoran pengembalian belanja bisa digunakan lagi tahun berjalan sepanjang telah diperbarui dalam APBDesa," ujarnya, seperti keterangan yang diterima RM.id, Kamis (6/4).

Pemutakhiran Siskeudes 2.0.5 bertujuan mewujudkan sinergi dan kolaborasi pembinaan pemberdayaan dan pengawasan desa di daerah.

Wasis berharap, tersedia populasi data dan informasi untuk pengambilan keputusan. Juga diinginkan berkurangnya permasalahan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta permasalahan hukum.

Baca juga : Kepala BPIP Bicara Makna Lailatul Qadar Dalam Narasi Kebangsaan

Akhirnya, bauran kebijakan dan bauran dana diharapkan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga desa.

Menanggapi hal itu, Kepala BPI, Ivanovich Agusta menyatakan, Kementerian Desa PDTT bersedia menyediakan penyimpanan digital, pemeliharaan server, dan keamanan server jika dibutuhkan untuk Siskeudes online.

"Kementerian juga mendukung sepenuhnya penyusunan Siskeudes online ke desa-desa, termasuk fasilitasi pendampingan Siskeudes Online di lapangan kepada Dinas PMD, kecamatan, dan desa melalui Tenaga Pendamping Profesional," kata Ivan.

Ivan juga mengusulkan untuk menjalankan kesepakatan untuk mengaudit pembangunan desa dengan komponen SDGs Desa. Diusulkan pula tagging 18 Tujuan SDGs Desa di Siskeudes.

Baca juga : GBB Dan APINDO Sepakat Tingkatkan Serapan Tenaga Kerja

"Saat ini sudah dijalankan tagging SDGs Desa untuk kegiatan dan anggaran internal Kemendesa PDTT, serta pada APBDes oleh Tenaga Pendamping Profesional. Ivanovich juga mengusulkan tambahan pengiriman hasil Siskeudes ke server Kemendesa PDTT," imbuhnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.