Wapres Minta Investor Jangan Takut Garap Proyek Air Minum

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebutuhan air bersih untuk masyarakat masih jauh dari harapan. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan pembiayaan infrastruktur air.

Dari kebutuhan sebesar Rp 123,4 triliun untuk pemenuhan akses air minum 10 juta sambungan rumah, porsi yang dibiayai Anggaran Pendapatan Be­lanja Negara (APBN) hanya Rp 21 triliun. Sementara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 15,6 triliun.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, kondisi tersebut mendorong adanya kerja sama pembiayaan melalui partisipasi sektor swasta dalam skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Pemerintah Pusat dan daerah perlu mendorong munculnya inovasi pembiayaan yang me­narik minat para pemangku kepentingan,” ujar Ma’ruf dalam acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum 2023 di Jakarta, kemarin.

Baca juga : Airlangga Rayu Investor Amerika Tanam Duit Di Proyek Transisi Energi

Eks Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini me­nambahkan, selain skema KPBU, skema pembiayaan kreatif source to tap juga bisa didorong.

Skema tersebut, yaitu pembangunan infrastruktur penyediaan air minum yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Dan secara kolaboratif melibat­kan Pemerintah Pusat, daerah serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

Ma’ruf juga mendorong inova­si pembiayaan melalui Indonesia Water Fund, yang akan mendanai proyek-proyek perbaikan akses air bersih di Indonesia.

“Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memanfaatkan platform pendanaan strategis ini, sehingga percepatan target akses air minum yang layak dapat tercapai,” bebernya.

Baca juga : Pupuk Indonesia Ingatkan Petani Jangan Tergiur Harga Murah Dan Pupuk Tiruan

Ma’ruf menegaskan kepada investor, jangan takut menger­jakan proyek air minum. Karena, proyek penyediaan air minum memiliki segmen pasar yang jelas, cakupan wilayahnya terukur serta waktu pengembalian modalnya relatif cepat.

“Saya mendorong sektor swasta memanfaatkan potensi ini dengan sebaik-baiknya,” sarannya.

Menurutnya, perlu juga dikembangkan skema insentif yang me­narik bagi investor, baik bersifat tarif hingga kemudahan perizinan.

Dia meminta Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan proses perizinan dengan lebih cepat dan mudah. Agar percepatan pencapaian berbagai target akses air minum sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Na­sional (RPJMN) 2020-2024 dapat direalisasikan sesuai jadwal.

Baca juga : KPK Telusuri Penerima Aliran Duit Proyek Fiktif

Ma’ruf juga mendorong perlu­nya memperkuat tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum.

Data Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) 2021 menunjukkan, jumlah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang statusnya sehat baru sekitar 58 persen dari total 388 PDAM. Sisanya masih berstatus kurang sehat dan sakit. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.