Sejalan Dengan Jokowi, Ganjar Gerak Cepat Tekan Kemiskinan Di Jateng

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memimpin rapat koordinasi penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.

Dia memerintahkan seluruh kabupaten/ kota di Jateng melaporkan seluruh intervensi yang telah dilakukan dalam rangka mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem.

“Saya minta untuk dikumpulkan hasil seluruh intervensi yang ada sehingga kita akan bisa tahu seberapa mereka bisa kita selesaikan dengan cepat,” ujar Ganjar usai rakor, di Jateng, Rabu (7/6).

Langkah cepat yang dilakukan Ganjar sejalan dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam Rakernas III PDIP, Jokowi menargetkan tidak ada lagi kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

Terkait hal itu, Ganjar pun meminta perangkat daerah provinsi koordinator intervensi P3KE untuk segera menyelesaikan verifikasi faktual hasil verval kabupaten.

Baca juga : Anggarkan Rp 437 M, Ganjar Kebut Perbaikan-Pemeliharaan Jalan Di 2023

Sehingga, diperoleh data faktual kebutuhan intervensi/bantuan untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah penyelesaian serta kebutuhan anggaran intervensi.

Ganjar meminta provinsi dan kabupaten mengkoordinasikan sumber-sumber pembiayaan intervensi P3KE (APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, BUMN/D dan stakeholder lainnya), baik yang sudah direalisasikan/diterima bantuannya maupun masih rencana/proses.

“Kebutuhan PKE yang progres capaiannya masih rendah, segera melakukan intervensi pada tahun 2023 secara masif, dengan mengoptimalkan APBN, APBD dan APBDes serta sumber pembiayaan non Pemerintah (BUMN, BUMD, BAZNAS, UPZ, CSR),” bebernya. 

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga meminta provinsi memvalidasi potensi intervensi/bantuan dari sumber pembiayaan yang ada. Selain itu, memvalidasi faktual data kebutuhan yang belum mendapatkan intervensi/bantuan.

“Kemudian, melaporkan hasil intervensi/bantuan (tagging BNBA) pada SIKS-DJ,” tutur Ganjar.

Baca juga : Ganjar Milenial Center Lakukan Aksi Penanaman Massal Tanaman Buah Di Lampung Timur

Ganjar menambahkan, kabupaten untuk membentuk Sekretariat PKE prioritas, selanjutnya melaksanakan rapat koordinasi secara rutin dan berkala atas perkembangan intervensi PKE di Kabupaten, dan melaporkannya kepada Pemprov Jateng.

Di sisi lain, Ganjar menyampaikan beberapa alasan mendasar terkait dengan masih rendahnya capaian penanganan kemiskinan ekstrim.

Pertama, keterbatasan anggaran pemerintah untuk PKE karena saat perencanaan tidak berbasis PKE.

“Sehingga menunggu perubahan APBD yang biasanya dilakukan pada bulan September-Oktober,” papar Ganjar.

Kedua, SKPD provinsi (kecuali KaDisperakim) belum maksimal melakukan koordinasi dan akselerasi di lapangan. Terakhir, perbedaan data di kementerian menyebabkan intervensi tidak bisa dilakukan.

Baca juga : Mega Dan Jokowi Sering Diskusi Bahas Pengentasan Kemiskinan

Misalnya, 15 ribu sambungan listrik tidak bisa diintervensi dengan dana subsidi APBN dari Kementerian ESDM karena data sasarannya tidak sama dengan Kementerian Sosial.

Lebih dari itu, Ganjar menegaskan akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk memaksimalkan upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Jateng.

“Pokoknya target kita hitung sampai akhir tahun, optimal tenaga yang bisa kita berikan berapa, proyeksi hasil yang bisa kita tangani berapa sehingga utang kita di tahun 2024 berapa,” tandas Ganjar.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.