Deputi Jodi Sebut Kunci Stabilitas Keamanan Laut: Manajemen Krisis Yang Efektif!

RM.id  Rakyat Merdeka - Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jodi Mahardi, menegaskan pentingnya stabilitas keamanan dan tata kelola laut yang berkelanjutan dalam menjaga kedaulatan maritim. 

Hal ini disampaikan di acara Indonesia–EU Maritime Security High Level Conference (HLC) and Table-Top Exercise (TTX): Interagency Coordination in Accident Management at Sea di Batam, Rabu (5/7).

Deputi Jodi mengungkapkan bahwa saat ini laut membutuhkan perhatian dan intervensi dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutannya. Salah satu aspek yang sangat penting adalah manajemen krisis laut yang efektif.

"Sekarang, laut kita membutuhkan perdamaian, stabilitas, dan tata kelola maritim," kata Jodi, di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (5/7).

"Kita perlu segera mengantisipasi berbagai krisis, kecelakaan, dan konflik yang cenderung meningkat di laut," tegasnya.

Ia melanjutkan bahwa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai kekuatan maritim utama di Kawasan Indo-Pasifik. 

Baca juga : Dewas KPK Sebut Pencopotan Brigjen Endar Tak Langgar Etik

Karena Indonesia adalah jalur komunikasi laut (Sea Lines of Communication/SLOC) yang vital, serta memiliki peran signifikan dalam logistik dan pelayaran maritim yang menggerakkan ekonomi global. 

Dari letak geografisnya, Indonesia berfungsi sebagai penjaga gerbang maritim Indo-Pasifik dengan menghadap Samudra Pasifik di timur dan Samudra Hindia di barat.

Sehingga perannya sangat signifikan dalam menggerakkan ekonomi global. Apalagi, laut merupakan arteri untuk perdagangan global, membawa lebih dari 95 persen komoditas penting dunia.

"Indonesia berfungsi sebagai persimpangan strategis Indo-Pasifik, menghadap Samudra Pasifik di timur dan Samudra Hindia di barat," jelasnya.

Deputi Jodi juga menyoroti kerentanan wilayah perairan Indonesia dan perlunya kerjasama negara-negara kawasan untuk menjaga tatanan internasional berdasarkan UNCLOS 1982 di Indo-Pasifik. 

Indonesia bersama negara-negara kawasan perlu mengenali potensi dan bersama-sama menetapkan prosedur yang benar dan efektif dalam mengamankan dan menjaga keamanan laut.

Baca juga : Gubernur Jabar Ridwan Kamil Apresiasi Kemajuan Kabupaten Bogor Di Berbagai Bidang

Selain itu, pemahaman akan ancaman bersama atau common concerns and common threats menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemitraan keamanan maritim Indonesia. Jodi menekankan pentingnya memaksimalkan kemitraan guna menghadapi ancaman bersama ini.

"Indonesia harus selalu siap (agile) untuk mitigasi dan antisipasi berbagai bencana dan ancaman di perairan Indonesia karena letak geografis kepulauannya yang tersebar," ingatnya.

Dalam kesempatan ini Deputi Jodi juga menegaskan kembali visi Presiden Joko Widodo tentang Poros Maritim Dunia, yang sejalan dengan tujuan Indonesia untuk menegakkan kedaulatan maritim dan meningkatkan kemitraan strategis di bidang keamanan maritim, dengan tetap mengutamakan sentralitas ASEAN. Karenanya, semua pihak perlu mengidentifikasi berbagai potensi kemitraan di sektor keamanan maritim baik regional maupun global.

"Kita harus meningkatkan kemitraan kita di bidang keamanan maritim, tidak hanya meningkatkan hubungan bilateral kita menjadi kemitraan strategis yang komprehensif, tetapi juga melalui penyelenggaraan berbagai latihan bersama pemangku kepentingan yang bergerak di laut baik bilateral atau multilateral," tuturnya.

Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves ini juga menyampaikan bahwa penanganan krisis di laut sangat penting untuk keamanan, keselamatan, dan ketahanan maritim. Setidaknya sembilan dari sepuluh krisis di laut berkaitan dengan logistik dan ekonomi, sehingga manajemen krisis yang lebih efektif dan koordinasi inter-agensi di laut sangat penting untuk terus menjaga kedaulatan maritim.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan manajemen krisis di laut,  kekosongan data terkait krisis maritim segera perlu diperbaiki. Pengenalan Portal Data Krisis di Laut, akan menjadi inisiatif terobosan yang perlu di "exercise" para pemangku kepentingan di laut. 

Baca juga : Survei LSP: Elektabilitas Prabowo Semakin Meningkat

Setelah pengumpulan data menjadi lebih terintegrasi, upaya bersama segera diperlukan untuk mengatasi krisis di laut, perlu analisis dari tiga elemen penting;  pertama: reformasi kebijakan dan kelembagaan sangat penting untuk  manajemen risiko yang berkelanjutan dan adil.

Kedua: meningkatkan investasi publik dan swasta dalam pembangunan kapasitas manusia dan institusi, teknologi dan inovasi pengawasan di laut, dan memajukan sistem pendukung manajemen krisis di laut merupakan langkah penting. Ketiga:  partisipasi multi-stakeholder yang lebih besar untuk transformasi manajemen risiko di laut yang semakin efektif dan  terpadu.

"Kami memiliki visi keamanan maritim untuk semua. Dunia membutuhkan kepemimpinan, inovasi, dan kemitraan strategis yang terus menjaga komitmen bersama--kedaulatan maritim dan keamanan maritim adalah utama," tandasnya.

Kegiatan Indonesia–EU Maritime Security High Level Conference (HLC) and Table-Top Exercise (TTX): Interagency Coordination in Accident Management at Sea diselenggarkan atas kerja sama Uni Eropa  dengan dukungan dari EU-funded project “Enhancing Security Cooperation in and With Asia” (ESIWA). 

Pada kegiatan ini diselenggarakan diskusi dan latihan mengenai manajemen krisis di laut bagi para pemangku kepentingan di Indonesia dan negara-negara di kawasan, serta para pakar, akademisi, dan pemangku kepentingan dari Uni Eropa.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.