Ganjar Pranowo: Utamakan Dialog, Jika Ada Ormas Hambat Investasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berbicara tentang tantangan yang dihadapi daerah terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bergerak menolak investasi di wilayahnya.

Hal ini diungkapkannya saat menjadi keynote speaker pada webinar dengan tema 'Pemantapan Koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Menjaga Stabilitas Sosial Politik, Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum' yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (1/8).

Dalam webinar tersebut, Ganjar menyoroti pentingnya pemberdayaan, pelatihan, pengawasan, dan pemantauan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan Permendagri Nomor 56 tahun 2017.

Baca juga : Airlangga Berseri-seri

Ia juga menekankan perlunya deteksi dini melalui Tim Terpadu Pengawasan Ormas. Juga, peran BIN Daerah (Binda) kepolisian, dan TNI dalam membentuk early warning system untuk mengantisipasi potensi masalah yang muncul dari ormas.

"Kita lakukan deteksi dini, peran BIN Daerah ini penting. Sehingga ada early warning system. Tentunya ada juga deteksi dan antisipasi dari kepolisian, TNI yang sering blusukan, dan di grup forkopimda ada early warning system," ujar Ganjar.

Meskipun Ganjar Pranowo mengakui,  ormas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca juga : Ganjar Minta Pramuka Sampaikan Pesan Damai Kepada Dunia

Namun ia juga mengamini, terkadang ada ekses yang tidak baik dari aktivitas ormas.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya sistem pengaduan dari masyarakat agar permasalahan dapat diatasi dengan cepat.

"Ada satu dua ormas kadang-kadang melampaui, karena banyak investasi masuk di Jawa Tengah. Contohnya kemarin ada (investor) yang mengadu diganggu ormas X. Langsung saya telepon, dekati, ajak bicara apa maunya, representasi perusahaannya. Setelah duduk bersama, ini persoalan dalam investasi, ekses yang muncul karena aksesnya buntu," bebernya.

Baca juga : Ganjar Pranowo: Masalah Kesehatan Mental di Generasi Muda Perlu Jadi Prioritas Nasional

Ganjar menegaskan, kekakuan atau hambatan dalam investasi tidak boleh terjadi.

Ia berkomitmen untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak, dengan memastikan bisnis dan investasi dapat berjalan lancar tanpa terganggu oleh kelompok tertentu.

"Kalau mau bicara soal akses bisnis, akses sumber daya, tapi tidak boleh menghentikan investasinya. Kita harus tegas dan keras kalau sudah ada mengganggu ini. Pengawasan harus aktif jangan pasif saja. Pemerintah Daerah harus punya intel, ada kursus singkat Intel di Kesbangpol," tandas Ganjar.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.