Tangani Polusi Udara, Jokowi All Out

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi terus memantau dan mencari solusi jitu atas masalah polusi yang semakin buruk di Jabodetabek. Segala upaya dan kekuatan dikerahkan agar udara di Jabodetabek kembali ke keadaan normal dan menyehatkan.

Jokowi sudah dua kali menggelar Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) untuk mencari solusi atas masalah ini. Ratas pertama digelar pada Senin (14/8). Sedangkan Ratas kedua digelar kemarin, di Istana Merdeka, Jakarta. Yang hadir di antaranya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Anas, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru, dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Dalam rapat itu, Jokowi meminta laporan dan solusi dari para pembantunya untuk mengurangi polusi udara yang semakin mengkhawatirkan. Hasil ratas ini pun konkret. Mulai dari penanganan polusi dari kendaraan dan pabrik, sampai penanganan kesehatan masyarakat.

Jokowi menerangkan, Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan tingkat polusi udara di wilayah Jabodetabek. Termasuk modifikasi cuaca pada Minggu (27/8) yang telah menurunkan angka indeks standar pencemar udara (ISPU) secara signifikan.

“Dalam rapat tadi saya menginstruksikan agar kegiatan penanganan polusi udara dilakukan berbasis pada kesehatan masyarakat,” tulis Jokowi, di akun ,” tulis Jokowi, di akun Twitter @jokowi.

Baca juga : Sumbangan Polusi Daerah Penyangga

Usai ratas, sejumlah menteri memberikan keterangan pers. Menteri LHK Siti Nurbaya menerangkan mengenai sumber polusi dan langkah-langkah mengatasinya. Dia menyebut, penyumbang terbesar polusi udara di Jabodetabek adalah asap kendaraan bermotor dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Dikonfirmasi kembali bahwa angka-angka yang dilihat sebagai sumber pencemaran ataupun penurunan kualitas udara Jabodetabek yaitu 44 persen kendaraan, 34 persen PLTU, dan sisanya adalah lain-lain, termasuk dari rumah tangga, pembakaran dan lain-lain," ujar Siti.

Untuk mengurangi polusi ini, Siti telah mengidentifikasi 161 industri di enam titik lokasi. Industri yang tidak sehat berada di Sumur Batu dan Bantar Gebang (Bekasi) sebanyak 120 unit usaha, Lubang Buaya (Jakarta Timur) 10 unit, Tangerang 7 unit, Tangerang Selatan 15 unit, dan Bogor 10 unit usaha.

Hingga Kamis (24/8), pihaknya telah memberikan sanksi administrasi kepada 11 perusahaan. Mereka bergerak di industri batu bara, peleburan logam, pabrik kertas, dan arang. “Kami lakukan langkah-langkah ini 4-5 minggu lagi ke depan," ujarnya.

Kementerian LHK juga meminta Pemda melakukan pembinaan dan pengawasan lanjutan terhadap industri-industri yang ada di wilayah masing-masing. "Saya minta tim kontrol semua, lihat secara detail apa yang harus diberikan guidance-nya," ucap Siti.

Baca juga : Polusi Udara Makin Parah, Pasien ISPA Bertambah

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membeberkan sejumlah langkah yang diperintahkan Jokowi untuk mengatasi polusi udara. Mulai dari peralihan kendaraan dari konvensional ke listrik, sampai menggalakkan menanam pohon.

Perintah ini tidak hanya berlaku bagi Pemprov DKI, tapi ke semua daerah penyangga juga. "Bapak Presiden memerintahkan kita untuk secepatnya se-Jabodetabek menanam pohon," terangnya.

Heru berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanganan polusi udara. "Aksi berikutnya adalah Pemprov DKI membuat Satgas Penanganan Polusi," ucapnya.

Heru juga bicara mengenai penyemprotan air secara massal (water mist) dari atap gedung tinggi. Dia yakin, langkah ini akan berdampak pada pengurangan polusi udara di Jakarta.

Sedangkan Menkes Budi Gunadi Sadikin berbicara mengenai penanganan kesehatan. Dia menerangkan, polusi udara berkontribusi besar terhadap enam penyakit gangguan pernapasan: pneumonia (infeksi paru), infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), asma, tuberkulosis, kanker paru, dan penyakit paru obstruksi kronis (PPOK).

Baca juga : Segera Atasi Polusi Udara

Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah memberikan pedoman untuk memantau lima komponen udara. Tiga bersifat gas, yaitu: nitrogen, karbon, dan sulfur. Dua komponen lainnya partikulat atau particulate matter, yaitu: PM10 dan PM2.5.

"Yang bahaya adalah PM2.5. Dia bisa masuk sampai pembuluh alveoli di paru. Itu yang menyebabkan kenapa pneumonia terjadi," jelas Menkes.

Dia pun mengimbau masyarakat menggunakan masker untuk mencegah penyakit gangguan pernapasan yang disebabkan polusi udara. “Kami menyarankan standar maskernya minimal KF94 atau KF95, karena (partikel) yang berbahaya PM2.5 bisa masuk sampai pembuluh darah,” terangnya.

Jika terlanjur merasa sakit pada pernapasan, Menkes menyarankan masyarakat segera memeriksakan diri ke Puskesmas atau rumah sakit terdekat. “Kita juga akan kerja sama dengan RS Persahabatan sebagai koordinator rumah-rumah sakit dan Puskesmas di Jabodetabek. Dengan demikian, diharapkan kalau ada yang masuk Puskesmas atau rumah sakit, diagnosis dan penanganannya akan sama,” terangnya.

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka, edisi Selasa (29/8) dengan judul “Tangani Polusi Udara, Jokowi All Out”.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.