Ini 3 Jurus BI Genjot Digitalisasi Keuangan Dan Ekonomi Daerah

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyampaikan tiga peran BI untuk mendukung dan mempercepat digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah. 

Pertama, BI melakukan digitalisasi di bidang pembayaran. Antara lain melalui QRIS yang telah mencapai 37 juta pengguna yang sebagian besar merchantnya adalah UMKM. 

Menurutnya, QRIS telah menyejahterakan rakyat, dan akan semakin lengkap melalui fitur baru tarik tunai, transfer dan setor tunai (TUNTAS), serta QRIS telah tersambung dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI). 

“Hal tersebut akan mempercepat elektronifikasi Pemda,” ujar Perry dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2023, Selasa (3/10).

Baca juga : Tutup Rakernas PDIP, Mega: Ganjar Prioritaskan Kesejahteraan Petani Dan Nelayan

Kedua, kata dia, perluasan layanan Kartu Kredit Indonesia (KKI), yang tidak terlepas dari peran pengaturan tata kelola dari Kemendagri. Untuk mendukungnya, BI terus melakukan mobilisasi dengan perbankan dan Penyedia Jasa Pembayaran. 

“KKI bukan hanya tanpa biaya penggunaan, tetapi memiliki bunga yang sangat terjangkau bagi merchant,” ujarnya.

Ketiga, dengan konsep satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, BI melakukan digitalisasi end to end yang mencakup KKI, QRIS dan fast payment yang akan tersambung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Sehingga berbagai kanal pembayaran akan lebih cepat difasilitasi secara real time. 

Di triwulan II-2023 ini, digitalisasi di layanan perbankan telah mencapai Rp 14 ribu triliun, sementara transaksi uang elektronik mencapai Rp 111 triliun. “Mari kita terus bersinergi meningkatkan digitalisasi menuju Indonesia Maju,” kata Perry.

Baca juga : Rakernas IV PDIP Hari Kedua Digelar Tertutup, Bahas Pemenangan Pemilu 2024

Sebelumnya, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, dalam pembukaan Rakornas P2DD 2023 memberikan sejumlah arahan strategis untuk mengakselerasi digitalisasi transaksi Pemda dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah. 

Pertama, mendorong Pemda untuk menetapkan regulasi pendukung pasca penetapan UU No.1/2022 dan regulasi terkait penguatan P2DD.

Kedua, mendorong Inovasi dan Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah. Ketiga, mengoptimalisasi  Pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Satelit Satria untuk mendukung peningkatan jaringan.

Keempat, memperkuat Ekosistem Digital Bank Pembangunan Daerah dalam mendorong digitalisasi transaksi Pemda. Dan kelima, memperkuat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan transaksi Pemda.

Baca juga : Ini Ide Dan Gagasan Ganjar Soal Kedaulatan Pangan Yang Bikin Jokowi Terkesan

Rakornas P2DD merupakan forum tertinggi antara pimpinan Kementerian/Lembaga anggota Satgas P2DD dan seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TP2DD untuk sinkronisasi kebijakan strategis di level pusat dan daerah. 

Rakornas P2DD bertema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju" ini diselenggarakan secara luring di Jakarta, Selasa (3/10).

Perhelatan ini dihadiri Menko Perekonomian sekaligus Ketua Pengarah Satgas P2DD, Airlangga Hartarto; Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Mewakili Mendagri, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno; Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa; Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi; dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.