Kerek Partisipasi Instansi Pemerintah, LAN Bersiap Kawal IKK 2025

RM.id  Rakyat Merdeka - Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengapresiasi instansi pemerintah yang berpartisipasi dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) di tahun 2023 lalu.

Ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen kita semua dalam mengawal terbangunnya kebijakan yang berkualitas yang didasarkan pada bukti nyata (evidence based policy).

LAN dalam hal ini menjadi leading sector dalam peningkatan pelaksanaan kebijakan berbasis bukti dan sekaligus ditunjuk sebagai pengampu IKK yang digunakan dalam indeks komposit penilaian Reformasi Birokrasi (RB) di seluruh instansi pemerintah.

Hal ini diungkapkan Pelaksana Harian (Plh.) Kepala LAN Muhammad Taufiq pada Forum Nasional IKK dan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) yang diselenggarakan secara daring, Selasa (20/2/2024).

”Penilaian IKK selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang. Oleh karenanya, saya mendorong seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam pengukuran IKK ini, dan bagi instansi yang telah melaksanakannya di tahun 2023 lalu, dapat meningkatkan predikatnya minimal sangat baik dan bahkan dapat predikat unggul," tegasnya.

Taufiq menambahkan, manfaat dari pengukuran IKK ini di antaranya adalah meningkatkan kualitas RB pemerintah dengan adanya acuan yang menjadi referensi bersama dalam menggambarkan kondisi proses pengelolaan kebijakan.

Baca juga : Usung Konsep Green Building, BNI Bangun Gedung Perkantoran di Kawasan PIK 2

Selain itu, pengukuran IKK dapat membangun knowledge sharing serta mendorong terbangunnya knowledge to policy untuk peningkatan kualitas kebijakan, dan terakhir adalah menciptakan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah.

“Untuk itu saya mendorong setiap pimpinan instansi dapat mengoptimalkan peran dari jabatan fungsional analis kebijakan, terlebih dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023, pimpinan dapat melakukan dialog kinerja serta memastikan setiap Analis Kebijakan di instansinya dapat berkontribusi dalam penyusunan kebijakan yang berkualitas," jelasnya.

Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara LAN Tri Widodo Wahyu Utomo menyampaikan, pengukuran IKK ini menjadi sebuah indikator dalam unsur penilaian RB yang merupakan area perubahan peraturan perundang-undangan dan indikator indeks reformasi bidang hukum.

Sebagai bagian dari penilaian RB maka kedua indikator tersebut harus semakin meningkat.

Hal ini menjadi bagian dari akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Tri Widodo menambahkan, pengukuran IKK selanjutnya memang akan dilakukan pada 2025 mendatang.

Baca juga : Pengurus PP Muhammadiyah Muchlas Rowi Minta Pemerintah Perhatikan PTS

Namun, pada 2024 menjadi sebuah tahun istimewa karena merupakan akhir masa jabatan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Selain juga merupakan periode akhir grand design RB Nasional serta Road Map RB 2020-2024.

Oleh karena itu perlu dipastikan capaian 2024 ini sesuai dengan target yang telah ditentukan 5 tahun sebelumnya.

“Maka setiap instansi pemerintah harus berkolaborasi mendorong partisipasi pengukuran IKK dan meningkatkan nilai IKK dengan predikat minimal baik, LAN akan memfasilitasi setiap kebutuhan instansi terkait dengan pengukuran IKK ini, dan harapannya di tahun 2025 mendatang keterlibatan instansi yang melakukan pengukuran IKK mencapai 100 persen dengan predikat minimal baik” harapnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN, Yogi Suwarno menyampaikan pentingnya kegiatan sosialisasi pengukuran IKK ini untuk mendorong praktek kebijakan di level instansi dan nasional sudah tepat dan akuntabel serta mempresentasikan kelompok yang terwakilkan.

Yogi juga menjelaskan, IKK menjadi instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah yang dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi serta pada proses evaluasi kebijakannya.

Baca juga : Atraksi Barongsai dan Ribuan Angpau Memeriahkan Ancol Lunar Festival 2024

Tujuan lain dari pengukuran IKK ini adalah untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses penyusunan kebijakan publik.

Sebagai informasi, dalam rekapitulasi pelaksanaan pengukuran nasional IKK di tahun 2023, hasilnya tingkat partisipasi instansi pemerintah daerah dalam pengukuran nasional IKK masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 32,68 persen.

Sementara itu hasil capaian rata-rata predikat IKK juga masih dibawah target Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 yaitu hanya mencapai 35 persen dari instansi yang berpartisipasi dan mendapat predikat minimal baik.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.