Menko Hadi Sampaikan 4 Arahan Pengelolaan Perbatasan Negara

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah mempertegas bakal terus membangun perbatasan negara. Wilayah perbatasan merupakan manifestasi kedaulatan negara.

Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Tjahjanto, saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Acara yang digelar BNPP ini juga diintegrasikan dengan acara Perencanaan Pembangunan Perbatasan Tahun 2025-2029.

Hadi menjelaskan, Kemenko Polhukam menaruh perhatian besar terhadap implementasi program-program pembangunan perbatasan.

Tahun 2024 adalah tahun terakhir implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2020-2024.

Berakhirnya RPJMN dan Renduk tersebut, maka rapat koordinasi ini menjadi wadah yang sangat strategis untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap implementasi kebijakan PBWN-KP, yang diaktualisasikan dalam program kerja kementerian/lembaga pada 2020 hingga 2024.

"Melalui pelaksanaan rapat koordinasi ini, diharapkan dapat menghasilkan rumusan arah kebijakan dan strategi ke depan yang akan ditetapkan sebagai Rencana Pembangunan Tahun 2025-2029, baik dalam RPJMN maupun Renduk PBWN-KP secara komprehensif," jelasnya.

Baca juga : Minionswati Jinakkan Andalan Gajah Perang

Hadi juga menerangkan, sesuai dengan Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal masa kepemimpinannya di tahun 2014 lalu, yaitu "Membangun dari Pinggiran”.

Negara hadir untuk mengubah kawasan perbatasan yang sering dianggap sebagai halaman belakang Indonesia menjadi beranda depan yang dapat dibanggakan.

"Oleh karena itu, wilayah perbatasan merupakan manifestasi kedaulatan negara yang memiliki nilai sangat strategis terkait harkat, martabat dan kehormatan, keutuhan wilayah serta kedaulatan negara," tutur Hadi.

Dia menjelaskan, Indonesia secara geografis berbatasan darat dengan 3 negara serta berbatasan laut dengan 10 negara.

Selain itu, Indonesia memiliki 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Dengan luas wilayah Indonesia tersebut membuat kompleksitas permasalahan pengelolaan perbatasan, baik permasalahan pertahanan keamanan, kedaulatan maupun kesejahteraan masyarakat.

"Atas dasar tersebut, diharapkan BNPP dapat merumuskan dan menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis program pembangunan perbatasan," tegasnya.

Sebelum secara seremonial membuka Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024, Hadi menyampaikan 4 arahan strategi terkait pengelolaan perbatasan negara. 

Baca juga : Kemendagri Dorong Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan Negara Di Daerah

Arahan yang pertama, kementerian/lembaga anggota BNPP diimbau agar terus menjaga komitmen dan mengimplementasikan program pembangunan perbatasan tahun 2024 sesuai RPJM Nasional Tahun 2020-2024, yang telah ditetapkan dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020, dan Renduk PBWN-KP Tahun 2020-2024.

Kedua, lanjut Hadi, dalam rangka perencanaan pembangunan perbatasan tahun 2025-2029, perlu dilakukannya pencermatan terhadap sasaran dan target pembangunan perbatasan yang belum tercapai sehingga keberlanjutannya dapat terakomodir dalam rencana pembangunan ke depan.

"Selanjutnya dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan, saya berharap kita kritis melihat kebutuhan aktual di perbatasan, sehingga visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dapat diwujudkan," terang eks Panglima TNI ini.

Arahan ketiga yang disampaikan Hadi, seluruh kementerian/lembaga anggota BNPP teguh menjaga komitmen serta menetapkan program pembangunan perbatasan dalam masing-masing rencana kerjanya.

Arahan keempat, Hadi mengingatkan, keamanan merupakan stimulus bagi terlaksananya pembangunan.

"Oleh karenanya seluruh stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah perlu mewaspadai potensi ancaman dan gangguan yang masuk melalui perbatasan,” tandasnya.

Sebelumnya, dalam membuka Rakordal Tahun 2024, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rachmat Gobel selaku Ketua Tim Pengawas DPR Tentang Pembangunan Perbatasan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP juga turut menyampaikan kata sambutan.

Baca juga : Pilkada 2024: Gen Z Harus Jadi Garda Terdepan Tangkal Hoaks dan Polarisasi

Selain itu Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon di awal acara turut memberikan laporan awal teknis pelaksanaan Rakordal Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2024.

Turut hadir dalam acara ini, 62 pejabat kementerian dan lembaga teknis yang bertugas dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan negara; 18 orang Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi; dan 54 orang Kepala BPPD Kabupaten/Kota .

Selain itu hadir juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/ kota sebanyak 54 orang dan camat yang berada di Lokasi Prioritas (Lokpri) pembangunan perbatasan negara sebanyak 54 orang.

Kemudian, 168 camat di Lokpri lainnya akan menyimak pembahasan secara daring.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.