Top, Kantor Basuki Raih Penghargaan Informatif

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima penghargaan keterbukaan informasi badan publik, dengan kategori kementerian dengan kualifikasi informatif.

Pemberian penghargaan ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan tersebut, diserahkan oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin kepada Wakil Menteri (Wamen) PUPR John Wempi Wetipo di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (21/11). 

Kementerian PUPR sangat aktif memberikan informasi seputar program dan capaian pembangunan infrastruktur di Indonesia, secara cepat dan akurat.  

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman mengatakan, Kementerian PUPR akan terus menindaklanjuti pesan Wapres Ma’ruf Amin berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

Baca juga : Taspen Sabet Penghargaan BUMN Paling Informatif

“Yang paling penting adalah komitmen mempermudah akses dan memperkuat konten  publikasi program dan capaian pembangunan infrastruktur PUPR. Bergerak cepat dan inovatif, jangan monoton,” kata Sudirman. 

Selain itu, Sudirman juga menekankan pentingnya memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) daerah yang berjumlah sekitar 168 PPID di seluruh Balai Kementerian PUPR di daerah. 

“Jadi jangan hanya terbatas pada PPID Pusat. Perkuat PPID daerah agar infomasi lebih mudah diakses oleh lapisan masyarakat di daerah,” ujarnya. 

Pada kesempatan tersebut, Sudirman juga mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh KIP. Penghargaan tersebut, merupakan kerja bersama seluruh unit Kementerian PUPR dalam melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi publik. 

Baca juga : Menpora Bangga Piala Presiden Bola Basket 2019 Tak Pakai Uang Negara

Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana mengatakan, penghargaan diberikan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik selama tahun 2019. 

Tujuan kegiatan ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi UU KIP pada Badan Publik, sehingga tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi PPID sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik. 

Menurut Gede, apabila diukur dari tingkat partisipasi Badan Publik pada Monev 2019, terjadi peningkatan dari tahun 2018 yang hanya 62,83 persen menjadi 74,37 persen, yang terdiri dari 92,94  persen partisipasi Perguruan Tinggi Negeri, 55,96 persen BUMN, 42,11 Lembaga Non-Struktural, 78,26 persen Lembaga Negara Non Kementerian, 85,29 persen Pemerintah Provinsi, 100 persen Kementerian, dan 100 persen partisipasi BP Partai Politik. 

“Jika pimpinan Badan Publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya, maka otomatis mindset-nya akan selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik,” kata Gede. 

Baca juga : Basuki Pangkas 1.300 Jabatan Eselon Empat

Penghargaan ketegori “Informatif” diberikan kepada 11 Kementerian termasuk Kementerian PUPR, 6 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, 2 lembaga Non-Struktural, 8 Pemerintah Provinsi, 1 BUMN, 5 Perguruan Tinggi Negeri, dan 1 Badan Publik Partai Politik. Secara keseluruhan terdapat 35 Badan Publik dari 335 Badan Publik secara nasional, atau sekitar 9,5% yang mencapai nilai tertinggi untuk kategori informatif [FIK]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.