Kurangi Rapat Dan Ngopi-ngopi Di Hotel

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) tidak menghambur-hamburkan anggaran dalam merealisasikan program-program kerja. Pemda harus mengedepankan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran untuk menjaga keamanan neraca keuangan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan, perintah agar daerah tidak buang-buang uang dalam melaksanakan kebijakan, merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Perintah itu juga berlaku bagi seluruh kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

“Presiden memerintahkan seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan penghematan, efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan,” ujar Bima dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Baca juga : Kekuatan Calonnya Merata, Pilgub Jawa Tengah Sengit

Mantan Wali Kota Bogor dua periode ini menambahkan, melalui keefektifan kerja dan keefisienan anggaran, Prabowo berharap aset maupun potensi aset yang dimiliki Pemda bisa lebih dihemat untuk program-program yang mensejahterakan rakyat.

Bima mengatakan, daerah bisa mulai berhemat dengan meminimalkan agenda atau acara-acara seremonial. Sebaliknya, program-program kerja substansial, seperti penanganan stunting hingga ketahanan pangan harus lebih dioptimalkan.

“Secara umum hanya itu saja. Presiden menyampaikan, kita dibiayai oleh uang rakyat, jangan sampai uang rakyat tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Baca juga : Sudah Jadul, KUHAP Mau Direvisi Lebih Kekinian

Menurut Bima, Pemerintah terus menekankan pentingnya merealisasikan program-program kerja secara efektif dan efisien. Dalam pengarahannya, Prabowo mengajak semua pihak fokus pada kepentingan rakyat.

Prabowo, sambung dia, juga berkomitmen merangkul semua pihak untuk menyelamatkan uang negara. Langkah tersebut akan dijalankan dengan cara-cara persuasif.

“Namun, apabila ada pihak yang tidak menjalankannya sesuai ketentuan hukum, akan dilakukan tindakan tegas,” tandasnya.

Baca juga : DKI Sediakan Rusun Buat Warga Kolong Jembatan

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan, selain harus efektif dan efisien, daerah juga diminta tidak melakukan korupsi. Pasalnya, perbuatan tersebut akan merugikan rakyat.

“Presiden Prabowo memastikan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi akan tegas. Beliau konsisten menyampaikan dalam banyak hal. Jangan korupsi, karena akan ada tindakan tegas,” ucapnya.

Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof Zudan Arif Fakrulloh mengaku, efisiensi anggaran sangat dibutuhkan oleh daerah.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.