Dark/Light Mode

Kemenkop Siap Dukung Swasembada Pangan Dan Hilirisasi

Selasa, 3 Desember 2024 22:32 WIB
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi (kanan). (Foto: Ist)
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi (kanan). (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menegaskan, kesiapan Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah. 

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Selasa (3/12/2024).

Kemenkop berkomitmen untuk memperkuat peran koperasi dalam mendukung Asta Cita 2 terkait swasembada pangan dan Asta Cita 3 tentang pengembangan industri agro-maritim berbasis koperasi. “Peran koperasi sangat penting untuk mendukung industrialisasi melalui pemberdayaan ekonomi di pedesaan,” ujar Budi Arie.

Baca juga : Menko Airlangga Dukung Penguatan Kerja Sama RI-Kanada di Sektor Prioritas

Budi Arie menjelaskan, proyek prioritas Kemenkop meliputi, pengembangan koperasi sektor produksi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan bisnis koperasi, penguatan sistem pengawasan dan penjaminan simpanan koperasi dan fasilitasi kerja sama antar lembaga ekonomi di desa.

Dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kemenkop telah meluncurkan beberapa proyek percontohan. Selain itu, tiga koperasi, yaitu Koperasi Pondok Pesantren Al-Itifaq, Koperasi Serikat Bisnis Pesantren Lampung SKD, dan Koperasi Peternakan Sae Pujon di Malang, dipersiapkan untuk menjalankan peran strategis dalam program MBG.

Koperasi juga akan bertindak sebagai penyedia bahan pangan dan dapur, melibatkan koperasi produsen, koperasi pasar, BUMDes, dan UMKM. Salah satu inovasi yang akan mendukung program ini adalah Minyak Makan Merah untuk Rakyat (MIRA), yang dikembangkan untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Baca juga : Golkar Dukung Ojol Tetap Bisa Pakai BBM Bersubsidi

Menkop juga menyoroti masalah terkait Kredit Usaha Tani (KUT) yang belum terselesaikan. Menurutnya, kondisi ini menghambat akses koperasi dan petani ke pembiayaan perbankan. “Ada 13.400 KUD dan 826 lembaga serupa yang terdampak daftar hitam SLIK OJK. Penghapusan KUT sangat penting untuk mendukung program swasembada pangan,” tegasnya.

Budi Arie mengusulkan agar KUD yang terdaftar sebagai penyalur KUT dikeluarkan dari daftar hitam tersebut, sehingga mereka dapat menjalankan perannya sesuai target Asta Cita.

Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menambahkan, pentingnya dukungan Menko Pemberdayaan Masyarakat untuk penyaluran pupuk langsung melalui koperasi. “Koordinasi antara Kemenkop, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pertanian sangat penting agar distribusi pupuk lebih efisien dan tepat sasaran,” katanya.

Baca juga : Komisi VI DPR Dukung Perpres Penyederhanaan Rantai Distribusi Pupuk Subsidi

Ferry juga menyoroti dampak kebijakan impor yang memengaruhi koperasi, terutama di sektor susu. Ia mengusulkan pembentukan satuan khusus di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat untuk menelaah kebijakan impor yang berpengaruh pada koperasi.

“Kebijakan bea masuk nol persen untuk susu impor harus dievaluasi. Fokus utama kita adalah mengurangi impor dan meningkatkan produksi dalam negeri sesuai target swasembada pangan,” ujar Ferry.

Dengan berbagai langkah strategis ini, Kemenkop optimis dapat mendorong pemberdayaan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Dukungan penuh dari berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat realisasi target swasembada pangan dan industrialisasi berbasis koperasi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.