Menteri Ara Bangun Rumah Subsidi Untuk Polri, Harga Terjangkau Rp 166 Juta

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan peletakan batu pertama pembangunan perumahan bersubsidi untuk PNS dan anggota Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3). 

Perumahan bernama Ayyasa Presisi Residence itu merupakan bagian dari program 100 ribu rumah bersubsidi yang dicanangkan Kapolri Jenderal, Listyo Sigit Prabowo sejak 2021. Rumah subsidi  tipe 36/60 itu akan dijual dengan harga Rp166 juta. 

Program ini juga merupakan komitmen Pemerintah mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi pegawai negeri di kepolisian.

Maruarar Sirait dalam sambutannya menegaskan, bahwa penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Polri adalah langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara yang telah berdedikasi dalam pelayanan publik.

Baca juga : Kapolri Pimpin Groundbreaking Perumahan Subsidi Untuk Anggota Polri

"Kami ingin memastikan bahwa para pegawai negeri di instansi Polri memiliki akses terhadap hunian yang nyaman, aman, dan terjangkau. Dengan adanya program ini, kami berharap dapat membantu mereka dalam memiliki rumah sendiri serta meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarganya," ujar Menteri Ara.

Untuk diketahui, proyeksi pembangunan perumahan subsidi di 34 wilayah Polda mencapai 14.419 unit, dengan animo pendaftaran dari ASN Polri telah mencapai 2.549 orang.

"Terima kasih Polri telah membantu 0,5 persen dari target 3 juta rumah. Ini sinergi yang luar biasa agar masyarakat memiliki rumah," ujar Ara.

Kementerian PKP tahun ini telah mengalokasikan anggaran untuk 220 ribu rumah subsidi. Progres pembangunan rumah, yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan data dari BP Tapera, per bulan Oktober 2024–3 Maret 2025 sebanyak 118 ribu unit.

Baca juga : Kapolri Targetkan Bangun 100 Ribu Rumah Subsidi Buat Personel Polri Tahun Ini

Selain itu, Menteri Ara juga menekankan, pentingnya memilih pengembang yang bertanggung jawab agar penghuni dapat merasa aman dan nyaman. 

"Saya sangat menekankan bahwa pengembang harus bertanggung jawab. Jika pengembang bertanggung jawab, maka penghuni pasti bahagia. Ini sangat menentukan kualitas perumahan yang kita bangun," tegasnya.

Menteri dari Partai Gerindra juga menyoroti bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pembangunan rumah subsidi terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu, sektor properti diharapkan dapat meningkatkan ekonomi di Jawa Barat maupun secara nasional.

Selain itu, Menteri Ara juga mengapresiasi percepatan perizinan dalam sektor perumahan, termasuk proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang kini dapat diselesaikan dalam waktu singkat di beberapa daerah seperti Pontianak dan Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pengurusan PBG di Pontianak dan Kubu Raya bisa selesai dalam waktu 10 menit.

Baca juga : Otorita IKN Tawarkan Skema KPBU Untuk Proyek Hunian Rp 31 T

"Pelayanan publik di Indonesia sangat progresif. Saya pikir ini fenomena baru dalam pelayanan publik," ujar Ara.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.