SKB Diteken, Pemerintah Serius Atasi Banjir Jabodetabek

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menyatakan serius dalam melakukan penanganan banjir di Jabodetabek secara terpadu lintas Kementerian  dan Lembaga. Penanganan banjir juga harus dilakukan secara terintegrasi dari kawasan hulu, tengah, hilir hingga pesisir. 

Pemerintah pun membentuk Tim Perumus Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Banjir Jabodetabek 2025-2027 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri. Keputusan ini diambil dalam Rapat Tingkat Menteri Penanganan Terintegrasi PRB Banjir Jabodetabek yang digelar di Kantor Kemenko PMK, pada Kamis (27/3).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam sambutannya menegaskan, bahwa tim ini akan bertugas untuk merumuskan strategi penanganan banjir secara lebih sinergis dan komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir, serta memastikan pelaksanaan aksi di lapangan berjalan efektif. Tim ini juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang disusun.

Baca juga : Mencegah Korupsi Dalam Pemerintahan Berdasarkan Asta Cita

“Tadi forum menyepakati untuk dibentuk tim yang bertugas merumuskan secara detail aksi konkret di lapangan serta melakukan monitoring dan evaluasi. Ini upaya kita untuk menangani banjir secara komprehensif, sinergis, sekaligus sistematis,” ujar Menko PMK.

Menko PMK menjelaskan, bahwa tim ini akan diketuai oleh Wamen Pekerjaan Umum dan beranggotakan eselon satu dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Tim tersebut akan menyusun Rencana Aksi PRB Banjir Jabodetabek 2025-2027, yang nantinya akan diajukan menjadi Instruksi Presiden (Inpres) guna memastikan pelaksanaan yang lebih terarah dan terintegrasi.

Selain itu, Menko PMK menegaskan, bahwa langkah ini dilakukan untuk mencegah bencana banjir terus berulang setiap tahun. 

Baca juga : FGP Dorong Pemerintah Audit Sumber Aliran Dana untuk NGO

Ia menyoroti pentingnya perbaikan dari hulu hingga hilir, dengan memastikan kebijakan yang disusun benar-benar mampu menjawab permasalahan di lapangan.

“Ini tim yang ditangani secara komprehensif karena memang kita korbannya sangat besar, pengorbanan ekonomi sangat besar, dan ini tidak bisa dibiarkan terus. Oleh karena itu, kami berusaha untuk menangani lebih optimal,” tegasnya.

Menko PMK menuturkan, penanganan banjir harus dilakukan secara kolaboratif melalui penguatan regulasi, penataan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan ketangguhan masyarakat. Beberapa faktor utama yang menjadi perhatian dalam strategi mitigasi adalah rusaknya daerah resapan air, penyempitan sungai, serta pertumbuhan permukiman di wilayah rentan banjir.

Baca juga : Pemerintah Sulap Jembatan Timbang & Masjid Jadi Tempat Istirahat Pemudik

Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, Kepala BNPB, Suharyanto, Kepala BMKG, Dwikorita, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Gubernur Banten, Andra Soni, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, dan pejabat terkait lainnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.