Bersama Kementerian ESDM dan Kapolri, Kemendagri Cegah Kebocoran Dalam Pendistribusian BBM di Daerah

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kapolri menyepakati pengawasan bersama Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Wilayah NKRI.

Kesepakatan tersebut ditandatangani di Ruang Sarulla, Gedung Chairul Saleh, Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (9/1).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo, hadir sebagai perwakilan Kemendagri.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pengawasan dilakukan agar pendistribusian dapat tepat sasaran, dengan mengeliminasi kemungkinan buruk yang mungkin terjadi saat pendistribusian.

Baca juga : Kementan dan Trubus Sinergi Kembangkan Pertanian Nasional

"Hari ini,  Kementerian ESDM dengan Kemendagri dan Kepolisian RI melakukan pertemuan dan penandatanganan terkait dengan pengawasan, pendistribusian BBM. Kami berupaya melakukan pengawasan yang lebih intens, sehingga bisa dilakukan dengan baik dan tepat sasaran. Serta mengeliminir kemungkinan terjadinya kebocoran, dan lain sebagainya," kata Arifin.

Hadi Prabowo dalam kesempatan tersebut mengatakan, penandatanganan dan kerja sama tersebut merupakan bentuk sinergi dan komitmen dalam penyaluran BBM.

"Jadi, ini adalah bentuk sinergitas konkret, real, suatu komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan, pengawasan, dan pendistribusian. Baik yang terkait BBM khusus dan solar. BBM khusus kaitannya dengan bensin premium, dan sebagainya," papar Hadi.

"Diharapkan, dengan adanya komitmen antara Menteri ESDM, Bapak Kapolri, dan Bapak Mendagri, dapat terbangun sinergitas dalam kerja sama," imbuhnya.

Baca juga : KPK Cegah Wali Kota Dumai Bepergian Ke Luar Negeri

Hadi menegaskan, untuk memastikan penyaluran BBM agar tepat guna dan tepat sasaran, dibutuhkan peran kepala daerah.

"Peran Gubernur baik sebagai Kepala Daerah maupun Wakil Pemerintah Pusat adalah untuk melakukan pengawasan, juga pendistribusian agar tepat sasaran. Baik untuk kepentingan rumah tangga, maupun kepentingan produksi di lingkungan pertanian, industri," jelasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Idham Azis yang turut serta dalam pertemuan tersebut mengatakan, penandatanganan kerja sama pengawasan dan pendistribusian BBM itu diharapkan dapat diimplementasikan hingga ke tingkat Polsek.

"Kami sudah menandatangani empat pengawasan dan pendistribusian. Prinsipnya, kami berkomitmen untuk memberikan pengawalan dan pengawasan yang maksimal, terhadap pelaksanaan dari apa yang sudah kita tandatangani bersama tadi. Saya minta kepada seluruh Kapolda dan Kapolres untuk mem-backup kepala migas dan di tingkat pusat oleh Bareskrim Polri, saya membentuk satgas kuda laut ini sampai ke ujung pelosok Polsek, sehingga kita harapkan di Tahun 2020 ini benar-benar seluruhnya akan berjalan dengan lancar," kata Idham.

Baca juga : Diminati Internasional, Kemenhub Tawarkan Jasa Pemeliharaan Bandara

BBM merupakan salah satu sumber energi utama kehidupan nasional, terutama dalam menggerakkan perekonomian nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia Maju.

Terkait hal tersebut, pemerintah terus menjaga komitmen, terutama agar masyarakat mampu mengkonsumsi BBM tersebut, dengan harga yang terjangkau. Komitmen tersebut dibuktikan dengan subsidi pemerintah terhadap BBM dalam hal ini, Jenis BBM tertentu (JBT).

Untuk itu, dalam pendistribusiannya, JBT dan JBKP Jenis Premium tersebut harus tepat sasaran, agar tujuan penyediaannya sesuai dengan yang diharapkan. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.