Gandeng KPK, Irjen PKP Bidik 15 Rusun Mangkrak

RM.id  Rakyat Merdeka - Inspektorat Jenderal Kementerian PKP menemukan 15 rumah susun (Rusun) yang diduga bermasalah. Rusun milik pemerintah ini sudah puluhan tahun mangkrak alias tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 

Rusun tersebut, diperuntukan untuk kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), Masyarakat, dan Pendidikan. 

“Kami sudah inventarisir, ada 15 rusun bermasalah. Proyek ini dikerjakan sejak tahun 2015, dan sudah puluhan tahun mangkrak. Ini fokus kami sekarang,” kata Irjen PKP Heri Jaman dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (11/7/2025). 

Baca juga : Gandeng BPK & BPKP, Menteri PKP Ingin KUR Perumahan Tepat Sasaran

Mantan Kejaksaan Tinggi Bengkulu ini menjelaskan, mangkraknya rusun disebabkan berbagai faktor, seperti masalah saat proses serah terima hingga pembatalan dari pihak penerima.

“Ada kasus di Klaten, di mana yayasan sekolah sebagai penerima bubar sebelum proses serah terima rusun dilakukan. Banyak hal terjadinya mangkrak.,” ujar dia.

Dalam penanganannya, Irjen PKP akan menggandeng KPK untuk turun mengecek semua proyek rusun yang dibangun melalui dana negara. 

Baca juga : Gandeng BGN, PPUMI Dukung Program Makan Bergizi Gratis

“Kami akan turun bersama KPK untuk mengecek, apakah ada Fraud atau penyimpangan atau tidak dalam pekerjaan rusun tersebut,” terangnya.
  
Ditanya soal lokasi rusun yang mangkrak, mantan Jaksa ini mengungkapkan, hasil inventarisir PKP rusun mangkrak ini berada di beberapa daerah. Lokasinya, ada di Sulawesi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara  dan lainnya. 

“Temuan ini akan segera kita dalami bersama KPK, apa penyebab rusun pemeirntah ini bisa mangkrak,” ujarnya.

Sebagai Irjen PKP, Heri hanya fokus pada pengawasan di proyek rusun pemerintah. Sementara rusun swasta yang bermasalah dengan konsumen, seperti Miekarta itu ranahnya perlindungan konsumen.

Baca juga : Gandeng DJKN, BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakkarta Bantu Urus Piutang

“Kami bergerak secara terukur, mengawal dan mengawasi semua pembangunan rusun yang dibangun pemerintah. Ini sesuai arahan Presiden Prabowo jangan ada korupsi di Kementerian. Ini juga perintah dan komitmen dari Menteri PKP,” tandasnya.
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.