Curhat Ke Menteri PKP, Perempuan Pengembang : Izin Masih Rumit & BPHTB Mahal

RM.id  Rakyat Merdeka - Sebanyak 10  perempuan pengembang dari berbagai asosiasi perumahan bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta. 

Pertemuan ini dimanfaatkan untuk menyampaikan keluhan terkait berbagai kendala pembangunan rumah subsidi di daerah masing-masing. 

Para developer yang hadir berasal dari Cileungsi, Sulawesi Selatan, Papua, Solo, Semarang, Bandung, Bali, Palembang, Lombok, hingga Makassar. Mereka menilai, kebijakan pemerintah pusat dan daerah di sektor perumahan masih belum selaras, terutama terkait perizinan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang belum merata penerapannya di setiap daerah.

Selain itu, para perempuan pengembang ini juga menyoroti minimnya infrastruktur penunjang di kawasan perumahan subsidi, seperti akses jalan yang belum memadai karena lokasi proyek umumnya berada di pinggiran kota.

Baca juga : Jangkau Wisata Medis, Flip Permudah Pembayaran Rumah Sakit Di Malaysia

“Kami harap keluhan ini bisa ditindaklanjuti agar program rumah subsidi Presiden Prabowo Subianto berjalan maksimal dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Lily, salah satu pengembang yang hadir.

Lily menambahkan, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah, khususnya rumah subsidi.

“Bagi developer, ini sangat membantu mempercepat pembangunan rumah subsidi. Ini harapan kami ke depan,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait berjanji akan menindaklanjuti laporan ini secara rinci berdasarkan by name, by address. Tim daerah melalui balai-balai akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan hasilnya akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga : Sowan Ke Menteri PU, Gubernur Meki Bahas Pembangunan Infrastruktur Papua

“Kami apresiasi laporan ini. Semua laporan akan dicek satu per satu berdasarkan data yang jelas untuk memastikan kebenaran di lapangan,” tegasnya.

Menteri PKP juga menekankan, pentingnya peran perempuan dalam industri properti untuk menyukseskan program rumah subsidi yang digagas Presiden Prabowo Subianto. 

Menurutnya, integritas, kompetensi, dan kualitas kerja pengembang perempuan menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan perumahan dan roda perekonomian nasional. 

"Saya yakin penyerapan rumah subsidi bisa tinggi, tepat sasaran, dapat melenting serta mendorong pemerataan di berbagai daerah," ujarnya.

Baca juga : Australia Bidik Kerja Sama Pengembangan Infrastruktur Digital Di Batam 

Pertemuan ini juga menjadi bagian dari rangkaian sosialisasi program strategis PKP, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun yang dijadwalkan mulai bergulir bulan ini.

“Mohon doa dan dukungan agar KUR Perumahan ini segera terealisasi demi mewujudkan program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.