Negara Kerek Kualitas PMI

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berkomitmen tidak hanya melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara hukum. Melainkan juga meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan optimal, khususnya vokasional.

Komitmen ini disampaikan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin di tengah target Pemerintah mencapai devisa Rp 439 triliun dari remitansi PMI pada 2025, menjadikan mereka sebagai pahlawan devisa sekaligus wajah bangsa di mata dunia.

Pelantikan Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI belum lama ini oleh Presiden Prabowo Subianto menandai transformasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi kementerian penuh, sebuah langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di sektor tenaga kerja global.

Baca juga : Pembenahan Struktur Rampung Tahun Depan

Sebelumnya, posisi ini dijabat Abdul Kadir Karding, dan kini Mukhtarudin, yang merupakan anggota DPR RI sejak 2019 itu diharapkan membawa pendekatan baru yang lebih komprehensif.

Para pahlawan devisa negara itu telah lama menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Menurut data Bank Indonesia, remitansi PMI pada 2024 mencapai Rp 251 triliun, naik signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Untuk 2025, Pemerintah menargetkan angka tersebut melonjak menjadi Rp 439 triliun. Hal ini didorong oleh peningkatan penempatan tenaga kerja ke negara-negara Asia seperti Jepang dan Korea Selatan, juga negara-negara Eropa, seperti Jerman. Pada triwulan I-2025, devisa dari kompensasi PMI sudah mencapai 74 juta dolar AS.

Baca juga : 16 Tokoh Bangsa Temui Presiden Di Istana Merdeka

Namun, dibalik kontribusi ekonomi ini, PMI sering menghadapi tantangan serius seperti eksploitasi, kekerasan, dan kurangnya keterampilan yang kompetitif. Kasus-kasus seperti perdagangan orang dan penempatan nonprosedural masih marak, terutama di kalangan pekerja informal.

Mukhtarudin menekankan, Kementerian P2MI harus memastikan setiap pekerja migran mendapatkan pelatihan dan pendidikan optimal, terutama pendidikan vokasional. Program-program yang akan digulirkan mencakup standarisasi kurikulum vokasi untuk mengantisipasi kebutuhan pasar kerja global.

“Ini bentuk nyata negara hadir, tidak hanya melepas tenaga kerja ke luar negeri, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan,” kata Mukhtarudin, Jumat (12/9/2025).

Baca juga : Bapanas Dan Pemda Kompak ‘Sikat’ Pangan Berbahaya

Sebelum pelantikan, Kementerian P2MI di bawah Karding telah memulai inisiatif, seperti kerja sama dengan PT BIRU untuk pelatihan vokasi menuju Jepang, yang mencakup keterampilan teknis dan bahasa.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.