Dark/Light Mode

Tambah Bansos Migor, Naikkan Dana Transfer Daerah

Purbaya Dipuji Senayan

Jumat, 19 September 2025 08:05 WIB
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah (kedua kanan) bersama Wakil Ketua Banggar Jazilul Fawaid (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) sebelum dimulainya Rapat Kerja di Ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025). (Foto: zteddy Kroen/RM)
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah (kedua kanan) bersama Wakil Ketua Banggar Jazilul Fawaid (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) sebelum dimulainya Rapat Kerja di Ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025). (Foto: zteddy Kroen/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meluncurkan dua kebijakan penting sekaligus dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Selain akan menyalurkan tambahan bantuan sosial (bansos) berupa minyak goreng, dia  juga menaikkan anggaran transfer ke daerah. Karena kebijakannya, Purbaya dipuji Senayan.

Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025), Purbaya memastikan bansos minyak goreng sebanyak 2 liter per keluarga akan digulirkan pada Oktober–November 2025. Bantuan ini diberikan bersamaan dengan program pangan berupa 10 kilogram (kg) beras. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 500 miliar dengan target 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Kalau ditambah 2 liter minyak goreng, kami sanggup,” ujar Purbaya.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menegaskan, skema bansos tersebut masih dalam tahap uji coba dan akan terus dievaluasi. Tambahan bansos minyak goreng masuk ke dalam Paket Stimulus Ekonomi 2025 yang terdiri dari delapan program akselerasi, empat program lanjutan di 2026, serta lima program unggulan penciptaan lapangan kerja.

Baca juga : Melihat Sertijab Pejabat, Berlinang Air Mata Di KSP, Tawa Riang Di Kemenpora

Selain bansos, Purbaya menyetujui kenaikan anggaran transfer ke daerah dari Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara (RAPBN) 2026. Tambahan Rp 43 triliun itu difokuskan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Untuk kita sih itu penting, menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Jadi, manfaat APBN ke daerah tidak akan berkurang. Nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah,” tegasnya.

Meski angka tersebut masih lebih rendah dibanding realisasi APBN 2025 sebesar Rp 919,9 triliun, Purbaya memastikan belanja pusat tetap mengalir ke daerah. 

Apresiasi datang dari DPR. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah menilai tambahan bansos migor sejalan dengan aspirasi dewan. “Kami senang usulan bansos minyak goreng diakomodasi. Ini penting, karena masyarakat bawah yang paling duluan merasakan dampak ekonomi,” kata Said.

Baca juga : Reshuffle Kabinet Jilid III Hijaukan Bursa Saham

Ia mengungkapkan sempat muncul wacana agar bantuan ditambah hingga 5 liter, tapi diputuskan cukup 2 liter agar lebih terukur. Said juga berharap ke depan bantuan pangan diperluas, tidak hanya beras dan minyak goreng, melainkan juga protein seperti telur dan daging ayam.

“Ini bentuk keberpihakan pemerintah di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah tengah menjalankan Paket Stimulus Ekonomi 2025. Program ini mencakup delapan program akselerasi tahun ini, empat program lanjutan 2026, dan lima program penciptaan lapangan kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menegaskan, bantuan pangan akan dievaluasi setiap bulan. “Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya Desember,” katanya usai rapat kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto, Senin (15/9/2025).

Baca juga : Tidak Hadiri Pelantikan Menteri, Gibran Blusukan Di Papua

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, bansos beras akan diberikan selama empat bulan, mulai September hingga Desember 2025, masing-masing 10 kg per bulan untuk 18,2 juta KPM. Program ini menyerap anggaran Rp 13,9 triliun, mencakup pengadaan beras hingga biaya distribusi.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menegaskan, dana tersebut cukup untuk menjamin distribusi bantuan hingga ke seluruh penerima manfaat. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.