Kemenko PM: Dialog Jadi Kunci Rumuskan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menegaskan komitmen menjadikan dialog terbuka dan berkelanjutan dengan seluruh lapisan masyarakat sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi kerakyatan.

Deputi Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison mengatakan, kebijakan yang efektif hanya bisa lahir dari pemahaman mendalam atas aspirasi dan tantangan nyata masyarakat di lapangan.

“Pemerintah tidak bisa merumuskan kebijakan dari menara gading. Kami percaya kebijakan yang efektif lahir dari percakapan yang tulus dan terbuka dengan masyarakat,” ujar Leontinus usai kegiatan Berdaya Bersama Kupang di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (1/10/2025).

Baca juga : Dubes RI Untuk Lebanon Dicky Komar Perkuat Kerja Sama Ekonomi Bilateral

Menurut dia, setiap kelompok memiliki aspirasi dan tantangan berbeda, mulai dari pelaku UMKM di desa, pekerja kreatif di kota, hingga tokoh komunitas dan lintas agama. “Tugas kami adalah mendengar, memahami, dan menerjemahkannya menjadi program yang relevan dan solutif,” tambahnya.

Kegiatan Berdaya Bersama Kupang mempertemukan Kemenko PM dengan lebih dari seribu peserta yang terdiri atas pelaku ekonomi kreatif, pekerja lepas digital, UMKM, tokoh komunitas, hingga pemuka lintas agama.

Leontinus menuturkan dialog tersebut menghasilkan berbagai masukan, antara lain terkait kebutuhan kejelasan status kerja gig workers, akses perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, serta standarisasi keterampilan untuk meningkatkan daya saing di pasar global.

Baca juga : Gaung Soekarno Dan Prabowo Di PBB: Seruan Kemanusiaan Dan Perdamaian

Ia menjelaskan, pendekatan dialogis memastikan program pemerintah tidak bersifat top-down, melainkan kolaboratif dan partisipatif. “Dengan melibatkan pemangku kepentingan sejak awal, potensi keberhasilan program lebih tinggi karena adanya rasa kepemilikan bersama dari masyarakat,” katanya.

Model dialog serupa sebelumnya telah diuji coba di Palembang, Yogyakarta, dan Bandung, dan akan terus diperkuat di berbagai daerah. “Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas lokal adalah cetak biru untuk pemberdayaan ekonomi berkelanjutan,” ujar Leontinus.

Kemenko PM mencatat kontribusi sektor ekonomi kreatif di NTT semakin meningkat. Pada 2024, nilai tambah ekonomi kreatif mencapai Rp 934,7 miliar dengan 10.803 pelaku terdaftar. Sementara jumlah UMKM di NTT per Agustus 2025 tercatat 366.473 unit, mayoritas usaha mikro. Subsektor kriya/tenun dan kerajinan mendominasi 71,9 persen, disusul kuliner 22,1 persen, dan fesyen 2,8 persen.

Baca juga : Sinergi Pusat-Daerah Jadi Kunci Sukses Program Makan Bergizi Gratis

Rangkaian acara Berdaya Bersama Kupang diawali dengan workshop kewirausahaan yang diikuti ratusan pelaku UMKM, pekerja kreatif, dan freelancer digital. Peserta mendapatkan pengenalan ekosistem bisnis kreatif berkelanjutan, kisah inspiratif dari Local Champion NTT, serta materi tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan strategi pemasaran digital.

Kemenko PM berharap kegiatan ini dapat membangun ekosistem ekonomi kreatif yang mengangkat potensi lokal NTT secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.