Kebijakan Kementan Masih Tambal Sulam

RM.id  Rakyat Merdeka - Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) digelar setiap 24 September 2025 diwarnai aksi demontrasi petani dan buruh di depan Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Unjuk rasa ini seiring dengan kondisi pertanian yang dinilai mengalami krisis serius. Sementara kebijakan masih tambal sulam.

Massa aksi tiba di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen menjelang siang dengan membawa sejumlah atribut, baik bendera, spanduk, poster hingga hasil bumi. Setibanya, mereka langsung menaruh hasil bumi seperti singkong hingga sayur mayur di depan gerbang utama Kompleks Parlemen.

Menanggapi itu, anggota Komisi IV DPR Jaelani menegaskan, peringatan Hari Tani Nasional 24 September harus menjadi momentum Pemerintah menyiapkan peta jalan kebangkitan pertanian Indonesia. Soalnya selama ini sektor pertanian tengah menghadapi krisis serius, mulai dari keterbatasan modal, lahan sempit, hingga harga produk yang tidak stabil.

Baca juga : Operator Tol Tidak Standar Siap-siap Dikenakan Sanksi

Jika tidak, dia khawatir sektor pertanian akan semakin tidak menarik bagi generasi muda Indonesia sehingga akan mengancam proses regenerasi petani di tanah air. Saat ini, banyak anak muda dari keluar ga petani enggan meneruskan usaha keluarga mereka. Para anak muda dari keluarga petani memilih untuk merantau karena ragu terhadap kesejahteraan dari sektor pertanian.

Mereka baru mau jadi petani jika sudah tidak ada alternatif pekerjaan lain. "Ini ironis mengingat sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian nasional,” kata politikus PKB ini.

Dia menyebut sejumlah indikator yang menunjukkan petani masih bergulat dengan persoalan klasik. Seperti keterbatasan modal, harga produk yang tidak stabil, kepemilikan lahan yang sempit, hingga sarana dan prasarana produksi yang terbatas.

Baca juga : Pelayanan Mudah, Rakyat Bisa Hemat Waktu Dan Biaya

"Berbagai terobosan kebijakan yang coba digagas belum menunjukkan hasil memuaskan karena bersifat sporadis dan tambal sulam," sentilnya.

Dia mengkritik banyak terobosan kebijakan yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) dan sektor terkait yang bersifat tambal sulam. Akibatnya tidak menyelesaikan akar permasalahan secara komprehensif atau menyeluruh.

Jaelani menegaskan, negara harus memiliki peta jalan kebangkitan pertanian nasional. Dengan lahan yang luas dan tanah yang subur, Indonesia semestinya bisa menjadi pusat pengembangan produk pertanian di kawasan ASEAN.

Baca juga : Bupati Sudewo Digoyang, Gerindra Pati Pastikan Tidak Lindungi Koruptor

Pemerintah perlu mengurai satu per satu solusi, mulai dari mengatasi keterbatasan lahan, permodalan, akses sarana produksi, hingga menjaga stabilitas harga. Berbagai gagasan seperti reforma agraria untuk petani gurem, jaminan pupuk subsidi, akses pembiayaan dari bank Pemerintah, hingga stabilisasi harga harus segera dieksekusi.

Upaya membangkitkan pertanian nasional ini makin mendesak, apalagi Presiden Prabowo Subianto sudah mencanangkan program swasembada pangan. "Tanpa peta jalan yang jelas, target tersebut akan sulit tercapai,” tegasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.