Mendagri Tito Dampingi Langsung Pemda Aceh Hadapi Pengalihan TKD

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan pengalihan Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) menjadi ujian bagi banyak Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Namun, Pemerintah Provinsi Aceh menegaskan tidak berjalan sendiri menghadapi masa transisi fiskal tersebut.

Dukungan nyata datang dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang melakukan supervisi langsung terhadap sejumlah daerah, termasuk Aceh. Hal ini guna memastikan kebijakan berjalan efektif dan tidak menekan perekonomian masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh M. Nasir menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan langsung yang diberikan Mendagri selama masa transisi pengalihan TKD. Menurutnya, arahan dan bimbingan konkret dari Mendagri sangat membantu pemerintah daerah menavigasi perubahan kebijakan fiskal secara terukur.

“Saya kira apa yang dilakukan Pak Mendagri sudah sangat tepat. Beliau memberi saran-saran konkret kepada kami. Walaupun penyesuaian TKD cukup berat bagi Aceh, arahan beliau sangat membantu,” kata M. Nasir, dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025). 

Baca juga : IMEDIC 2025 Perkuat Sinergi Kesehatan dan Pertahanan Hadapi Ancaman Penyakit

Nasir mengungkapkan, Mendagri Tito turun langsung mendampingi Pemda dalam merancang skenario menghadapi pengalihan TKD. Di Aceh, arahan Mendagri kemudian dijabarkan ke dalam tiga strategi utama. Pertama, menjamin pendanaan layanan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Kedua, merasionalisasi kegiatan yang belum mendesak. Ketiga, mengoptimalkan program yang sudah didanai agar memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

“Kami pastikan kegiatan yang kami jalankan punya dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh,” tegasnya.

Menurut Nasir, perhatian Mendagri menjadi bukti bahwa kebijakan pengalihan TKD bukan ditujukan untuk melemahkan daerah, melainkan untuk mendorong efisiensi, kemandirian, dan ketahanan fiskal pemerintah daerah.

“Kami yakin Pak Mendagri dan jajaran pemerintah pusat tidak akan meninggalkan kami. Beliau memahami kondisi Aceh yang punya karakteristik khusus,” tambah Nasir.

Baca juga : Mila Rosa, Artis Dangdut Wanita Pertama Peraih Gelar Doktor

Ia juga berharap, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terus terjaga dalam semangat kolaboratif. Bukan sekadar administratif, agar kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Senada dengan itu, Plt Kepala Bappeda Kota Sabang Harun Kurniawan mengapresiasi peran aktif Mendagri dalam membantu daerah kepulauan menghadapi tantangan inflasi dan logistik.

"Perhatian konkret beliau terasa dalam pengendalian inflasi. Di Sabang, kalau pasokan pangan terganggu karena cuaca, harga bisa naik. Untungnya, ada rapat pengendalian inflasi rutin setiap Senin,” ujar Harun.

Ia berharap komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat, tidak hanya terkait pengalihan TKD, tetapi juga dalam pendampingan pelaksanaan program strategis nasional yang bisa dimodifikasi menjadi stimulus ekonomi kerakyatan di daerah-daerah kepulauan.

Baca juga : Mendagri Tito: Pemda Wajib Dukung Program Strategis Nasional

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah pusat siap membantu daerah yang mengalami kesulitan akibat pengalihan TKD.

“Pak Menteri Keuangan Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama. Lakukan dulu latihan penataan ulang anggaran, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” kata Tito.

Mendagri menegaskan, kebijakan pengalihan TKD bukan langkah pemangkasan, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.