KemenPPPA Upgrade SAPA 129, Akses Laporan Kekerasan Makin Mudah

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah meningkatkan sistem digital SAPA 129 agar layanan bagi perempuan dan anak semakin mudah dijangkau. Penguatan ini disebut penting untuk menjaga ruang publik yang aman dan responsif.

Pemerintah menambah kekuatan layanan SAPA 129 agar masyarakat lebih mudah melapor dan mendapatkan pendampingan. Sistem ini dirancang menjawab kebutuhan kelompok rentan di berbagai wilayah.

Penguatan dilakukan menyeluruh dari sisi teknologi hingga kecepatan respons. Langkah ini mengikuti arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kehadiran negara bagi warga yang membutuhkan.

SAPA 129 mulai berjalan sejak 8 Maret 2021 dan terus berkembang. Kini, layanan ini berfungsi sebagai pusat pelaporan dan pendampingan nasional yang sudah terintegrasi.

Masyarakat dapat mengakses SAPA 129 melalui nomor 129 atau WhatsApp 08111 129 129. Saluran ini dibangun sebagai kanal cepat untuk laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pada periode Januari sampai Oktober 2025 tercatat 1.986 kasus anak ditangani melalui SAPA 129. Sebanyak 1.386 korban adalah perempuan dan 887 korban adalah laki laki.

Sebanyak 1.540 laporan diterima melalui WhatsApp SAPA 129. Angka tertinggi berasal dari Jawa Barat dengan 470 kasus dalam sepuluh bulan.

Baca juga : Teken MoU, BSI Layani Transaksi Keuangan Syariah PP Muhammadiyah

Data tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Peningkatan ini juga menandakan kepercayaan publik terhadap sistem pelindungan yang disediakan negara.

Pemerintah memastikan setiap laporan masuk mendapat tindak lanjut cepat dan terkoordinasi. SAPA kini terhubung dengan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Simfoni PPA.

Integrasi tersebut membuat proses pelacakan kasus bisa dilakukan secara real time. Upaya ini membantu memperkuat basis data nasional di seluruh daerah.

Pemerintah juga memperluas jangkauan layanan hingga tingkat daerah. Hingga Oktober 2025, SAPA 129 sudah aktif di 34 provinsi.

Operator tambahan ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA agar penanganan lebih cepat.

Langkah ini menjadi bagian dari percepatan desentralisasi layanan perlindungan sosial. Tujuannya, memastikan warga mendapat dukungan tanpa harus menunggu proses berbelit.

Pada Agustus 2025, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KemenPPPA meluncurkan website SAPA 129 versi terbaru bersama Save the Children Indonesia. Portal ini dibuat lebih ramah bagi perempuan dan anak.

Baca juga : Basmi Rentenir, PKP Perluas Akses Pembiayaan Perumahan Untuk Rakyat

Platform ini menampilkan panduan pelaporan, peta lokasi layanan, dan opsi anonim. Korban dapat mengirim laporan tanpa mengungkap identitas jika membutuhkan kerahasiaan penuh.

Pembaruan digital tersebut menunjukkan perkembangan penting dalam ekosistem pelindungan perempuan dan anak. Sistem dibuat lebih manusiawi, inklusif, dan mudah dipakai.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA Ratna Susianawati menyampaikan perluasan fungsi SAPA. Ia menjelaskan SAPA kini menjadi pusat koordinasi nasional bagi laporan lintas provinsi dan lintas negara.

“Kami memperluas fungsi SAPA sebagai pusat koordinasi bagi berbagai rujukan,” katanya.

Ratna menegaskan pemerintah menargetkan penurunan signifikan kasus kekerasan dalam lima tahun ke depan. Strategi dirancang dari edukasi, pencegahan, penanganan cepat hingga pemulihan sosial.

“Kami ingin penurunan signifikan melalui strategi menyeluruh,” ujarnya.

SAPA 129 juga menjadi kanal utama pelaporan kekerasan seksual di pendidikan dan komunitas masyarakat. Peran ini berjalan seiring implementasi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS.

Baca juga : Pemerintah Angkat Keberhasilan MBG Di Markas PBB

Pemerintah terus menjalankan kampanye Berani Lapor Negara Lindungi untuk mendorong keberanian korban maupun saksi. Kampanye ini diarahkan agar laporan cepat diproses dan korban mendapat perlindungan penuh.

“Kami dorong keberanian untuk melapor dengan dukungan negara,” kata Ratna.

Penjelasan mengenai proses penyelesaian kasus yang pernah menimbulkan perbedaan pandangan publik disampaikan jelang akhir acara. Pemerintah menegaskan seluruh langkah tetap merujuk aturan yang melindungi kepentingan korban.

Pemerintah memandang setiap laporan bukan hanya penyelesaian satu masalah. Setiap laporan menjadi langkah menuju perubahan sosial yang lebih besar.

Tujuan akhirnya adalah Indonesia yang aman bagi perempuan dan anak. Negara ingin memastikan keadilan hadir sebagai layanan publik sehari hari.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.