Dark/Light Mode

Tinjau MPP Denpasar, Tito Pastikan Layanan BPHTB-PBG Gratis Berjalan Efektif

Senin, 24 November 2025 21:28 WIB
Mendagri Tito Karnavian meninjau pelayanan di MPP Sewaka Dharma Denpasar Senin (24/11/2025). (Dok. Kemendagri)
Mendagri Tito Karnavian meninjau pelayanan di MPP Sewaka Dharma Denpasar Senin (24/11/2025). (Dok. Kemendagri)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meninjau layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Sewaka Dharma di Denpasar, Bali, Senin (24/11/2025). Kunjungan ini bertujuan memastikan integrasi layanan publik berjalan optimal, khususnya terkait kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat yang ingin membangun rumah.

Dalam peninjauan tersebut, Tito menekankan pentingnya peran MPP sebagai pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai urusan publik dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga sektor swasta. Keberadaan MPP, kata Tito, harus mampu mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengurus dokumen dan perizinan.

Tito menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah mendorong percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah. Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah mengambil peran aktif dalam mempercepat penyediaan hunian layak.

Baca juga : Banjir Pengunjung, Night at Ragunan Zoo Terus Berlanjut

“Untuk perumahan, kami sudah menggratiskan BPHTB dan PBG. Ini sangat memudahkan masyarakat. Kami mendorong agar harga rumah bisa turun dan pengembang semakin semangat membangun,” kata Tito.

Meski memahami keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Denpasar, Tito tetap meminta Pemkot merancang program perumahan yang berpihak pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan belum memiliki rumah.

“Misalnya rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak harus di pusat kota, bisa di wilayah pinggiran Denpasar agar harganya lebih terjangkau,” ujarnya.

Baca juga : Operasi Zebra 2025 Digelar, Kakorlantas Utamakan Perlindungan Pejalan Kaki

Program 3 Juta Rumah merupakan program prioritas nasional yang ditujukan untuk menyediakan hunian layak bagi MBR. Targetnya mencakup pembangunan atau renovasi masing-masing satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, dan satu juta di kawasan pesisir.

Program tersebut didukung percepatan penyaluran pembiayaan bersubsidi seperti KPR FLPP, serta sejumlah insentif pemerintah. Salah satu langkah strategis yang didorong Kementerian Dalam Negeri adalah pembebasan BPHTB dan PBG untuk menurunkan biaya pembangunan dan memperluas akses masyarakat terhadap rumah pertama.

Dalam kunjungan itu, Tito yang hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, sempat mengejutkan warga yang tengah mengurus layanan administrasi dan perumahan di MPP Sewaka Dharma. Tidak sedikit masyarakat yang kemudian meminta berswafoto bersama Mendagri. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.