Buku Sejarah Indonesia Setebal 10 Jilid Diluncurkan

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Kebudayaan Fadli Zon meluncurkan secara terbatas buku penulisan ulang sejarah Republik Indonesia berjudul Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global, bertepatan dengan Hari Sejarah Nasional di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Minggu (14/12/2025).

Buku setebal hampir 8 ribu halaman ini ditulis ratusan sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di tanah air dan disebut sebagai upaya merawat memori kolektif bangsa.

Fadli mengatakan, buku tersebut ditulis sepenuhnya oleh para sejarawan, baik dari perguruan tinggi maupun sejarawan independen, tanpa campur tangan pemerintah.

Baca juga : PPP Jawa Barat Ingin Cetak Kader Ideologis Dan Militan

“Jadi memang ini ditulis oleh para ahlinya, yaitu sejarawan Indonesia yang tadi telah disebutkan, 123 penulis dari 34 perguruan tinggi se-Indonesia,” ujar Fadli.

Dijelaskan, buku sejarah ini terdiri atas 10 jilid dengan total 7.958 halaman. Isinya membahas perjalanan Indonesia sejak era kemerdekaan hingga era demokrasi. Meski demikian, Fadli menegaskan karya tersebut belumlah sempurna karena tidak mungkin mencakup seluruh aspek sejarah Indonesia.

Politisi Partai Gerindra itu mengaku, belum membaca satu halaman pun dari buku tersebut. Namun, dia menekankan pentingnya memberi ruang kepada sejarawan untuk menulis sejarah bangsa.

Baca juga : Gelar Doa Bersama, Orsap Golkar Himpun Donasi Untuk Bencana

“Kita memfasilitasi para sejarawan menulis sejarah. Kalau sejarawan tidak menulis sejarah, lantas bagaimana kita merawat memori kolektif bangsa kita,” katanya.

Menurutnya, terbitnya buku ini tidak terlepas dari dihidupkannya kembali Direktorat Sejarah di bawah Kementerian Kebudayaan yang sebelumnya sempat tidak ada. Dia menyebut pembentukan kembali direktorat tersebut merupakan bagian dari perjuangan internal pemerintah saat pembentukan Kementerian Kebudayaan pada era Presiden Prabowo Subianto.

“Saya kira inilah tugas dari Direktorat Sejarah untuk melahirkan buku-buku sejarah. Jadi sejarawan banyak kerjaannya ini selama ada Direktorat Sejarah ini,” ucapnya.

Baca juga : Alur Perintah Dan Aliran Duit, KPK Telusuri Suap Di DJKA

Mantan Wakil Ketua DPR itu juga menyinggung polemik yang sempat muncul terkait proyek penulisan ulang sejarah. Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan hal wajar dalam negara demokrasi.

“Saya kira kalau terjadi perbedaan pendapat itu satu hal yang sangat biasa, dan saya kira harus agree to disagree sebagai bagian dari demokrasi kita,” tuturnya.

Dipastikan, buku ini tidak ditujukan untuk kepentingan politik tertentu, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara. “Dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk merawat memori kolektif bangsa,” tegasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.